JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pembahasan calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh yang dilangsungkan secara rahasia sudah sesuai tata tertib.

Puan menyebut uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon dubes bukan sengaja dirahasiakan oleh parlemen.

Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta publik tidak keliru menanggapi pembahasan calon dubes RI.

Puan meminta publik menunggu hasil pembahasan Komisi I DPR yang dilakukan secara tertutup.

"Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: TB Hasanuddin: Nama-Nama Calon Dubes Sudah Masuk ke Pimpinan DPR

Puan menambahkan, Komisi I menjadi pihak yang berwenang mengumumkan nama-nama calon dubes yang lolos uji kelayakan dan kepatutan.

Jika ada nama calon dubes yang bocor sebelum uji kelayakan selesai, Puan menyebut hal itu di luar kewenangan DPR.

"Nanti dalam fit and proper (test) itu kan akan dinyatakan bagaimana nanti kemudian Komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan, dan lain-lain sebagainya," kata Puan dikutip Antara.

Menurut Puan, para calon dubes akan diuji untuk mengisi posisi di 24 negara, termasuk 12 kedutaan yang selama ini kosong atau belum terisi.

Adapun 12 posisi dubes yang hingga saat ini belum terisi, yaitu Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dubes RI untuk Jerman, Dubes RI untuk Korea Utara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa.

Kemudian PTRI di Markas PBB New York, Dubes RI untuk Meksiko, Dubes RI untuk Afghanistan, Dubes RI untuk Azerbaijan, Dubes RI untuk Libya, Dubes RI untuk Madagaskar, Dubes RI untuk Myanmar, dan Dubes RI untuk Polandia.

Baca Juga: Dasco: Mensesneg Serahkan Daftar Calon Dubes RI untuk Sejumlah Negara Termasuk AS ke DPR Besok