Populer: Pemerintah Mau Kejar Pajak Lewat Medsos; Sawit RI Dibutuhkan di Eropa | kumparan

Berikut ini rangkuman selengkapnya:

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menilai di tengah tekanan terhadap fiskal, data analitik dan media sosial bisa menjadi alat baru dalam memperluas basis penerimaan negara.

“Segi administrasi itu pertama penggalian potensi (pajak) itu melalui data analitik maupun media sosial,” ujar Anggito dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI.

Nantinya potensi tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penerimaan negara tahun depan. Meski demikian Anggito tidak menjelaskan rincian teknis dari wacana yang diajukannya tersebut.

Wacana program tersebut nantinya akan memanfaatkan alokasi anggaran Rp 1,99 triliun di tahun depan. Untuk tahun 2026. Kemenkeu mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp 52,017 triliun.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia tidak terkena sanksi dari Uni Eropa. Justru sebaliknya, produk ini sangat dibutuhkan oleh industri di 27 negara anggota European Union (EU).

"Pertama, kelapa sawit tidak dikenakan sanksi, tidak dikenakan penalti atau denda atau sebagainya. Melainkan, kelapa sawit sangat dibutuhkan oleh industri Eropa," ujar Hashim usai agenda Breakfest Forum Kadin and Madef, di Gedung Madef, Paris, Senin (15/7).

Ia menjelaskan bahwa produk-produk seperti shampo, sabun, hingga makanan olahan yang beredar di pasar Eropa banyak menggunakan bahan baku dari kelapa sawit.

Hashim menyebut pemerintah Indonesia telah diminta memenuhi sejumlah hal terkait sawit oleh pihak Eropa, dan Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyatakan persetujuannya.