- Pemerintah berencana membangun 100 markas batalyon tambahan pada 2025 dengan memanfaatkan aset negara berupa lahan milik pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sistem pertahanan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut usai meninjau prototipe pengembangan batalyon di Jakarta, Rabu (20/8). Menurutnya, pembangunan ini sejalan dengan arahan presiden untuk memperkokoh kesiapan pertahanan nasional.

"Akan dibangun 100 batalyon pada tahun 2025 ini. Pemanfaatan aset negara berupa lahan tanah dijadikan markas batalyon yang dibangun dari nol," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Terungkap, 26,8 Juta Hektare Tanah di Indonesia hanya Dimiliki 60 Keluarga

Rencana tersebut tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga membuka ruang pengembangan kawasan produktif. Lahan seluas 43 hektare, misalnya, akan ditata untuk kegiatan pertanian, peternakan, hingga usaha ekonomi lokal.

Dia menilai, langkah itu dapat memberi manfaat ganda. Selain meningkatkan rasa percaya diri pasukan, pembangunan batalyon juga diharapkan memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

"Ini diharapkan memberikan keyakinan bagi pertahanan negara, namun juga menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara institusi pertahanan dengan masyarakat sipil dalam setiap pembangunan fasilitas negara. Menurutnya, pemanfaatan aset negara tidak boleh hanya berfokus pada satu fungsi, melainkan juga menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.

"Pemanfaatan aset negara dihidupkan kembali agar menciptakan nilai tambah. Selain itu, hal ini juga menumbuhkan kedisiplinan, persatuan, serta kedekatan antara tentara dan masyarakat," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan markas batalyon dapat dimulai secara bertahap sepanjang 2025. Proyek ini juga disebut sebagai salah satu upaya mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?

Dengan adanya program tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola aset negara secara produktif. Langkah ini sekaligus menjadi contoh bagaimana infrastruktur pertahanan dapat terintegrasi dengan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat.

Sri Mulyani menambahkan, keberadaan markas batalyon diharapkan bisa menjadi katalis bagi pengembangan kawasan sekitarnya. "Kami percaya pembangunan ini tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Pembangunan 100 batalyon ini melengkapi kebijakan pertahanan yang berorientasi ganda menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan aset negara secara optimal, pemerintah berharap tercipta model pembangunan yang menyatukan kepentingan pertahanan dengan kesejahteraan rakyat.

(nng)