Mendikdasmen Tanggapi Usulan Tunjangan DPR Dialihkan untuk Guru

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti merespons desakan publik agar tunjangan DPR dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Mu’ti menegaskan, persoalan alokasi anggaran berada di luar kewenangan Kemendikdasmen. “Itu di luar kewenangan saya kalau gitu,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Meski demikian, Kemendikdasmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang penghasilannya minim. Pemerintah pada 2025 mengucurkan insentif Rp 2,1 juta untuk tujuh bulan kepada 341.248 guru honorer atau non-ASN, jumlah yang melonjak signifikan dibanding 67.000 penerima pada 2024.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan insentif guru honorer pada 2026 dari Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 per bulan per guru.

Di tengah sorotan publik terhadap tunjangan DPR, anggota DPR Nafa Urbach bahkan memutuskan untuk menyerahkan seluruh gaji dan tunjangan jabatannya kepada masyarakat di dapil 6 Jawa Tengah (Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo) hingga 2029. Prioritas penyaluran, kata Nafa, adalah untuk membantu para guru.

“Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. Sebagai bentuk komitmen, saya mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya,” tulis Nafa di Instagram Story, Selasa (26/8/2025).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu