- Para menteri Zionis secara terbuka memerintahkan militer

mengepung Jalur Gaza dan membiarkan penduduknya mati kelaparan. Perintah itu disampaikan kepada Panglima Militer Letnan Jenderal Eyal Zamir.

Mereka berseteru dalam diskusi Sabtu malam mengenai "Operation Gideon’s Chariots 2 [Operasi Kereta Perang Gideon 2]", sebuah serangan skala besar yang direncanakan disertai evakuasi massal di Kota Gaza.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menuntut tindakan yang lebih keras terhadap warga Palestina yang masih bertahan di Kota Gaza.

Baca Juga: Israel Bombardir Istana Presiden Yaman usai Houthi Serang Zionis dengan Bom Cluster

"Kami memerintahkan Anda (untuk melaksanakan) operasi cepat. Menurut pendapat saya, Anda dapat mengepung mereka. Siapa pun yang tidak mengungsi, jangan biarkan mereka. Tidak ada air, tidak ada listrik–biarkan mereka mati kelaparan atau menyerah. Inilah yang kami inginkan, dan Anda mampu (melakukannya)," katanya, seperti dikutip dari Channel 12, Senin (25/8/2025).

Zamir membalas, memperingatkan bahwa jadwal yang sembarangan tidak realistis secara militer dan bergantung pada kondisi medan perang.

"Kami beroperasi di wilayah lain, di Khan Younis dan Rafah," katanya. Dia menekankan, "Realitas militer membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang."

Perdebatan semakin memanas ketika Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir turun tangan, menuduh Zamir ragu-ragu, dan bertanya: "Apakah Anda takut pada jenderal advokat militer?"

Smotrich kemudian menuduh Zamir menentang perintah politik dan menghalangi tindakan tegas, dengan mengatakan: "Ini bukan yang diperintahkan oleh pimpinan politik. Anda tidak ingin mengalahkan [Hamas]."

Zamir membalas: "Anda tidak mengerti apa-apa. Anda tidak tahu apa itu brigade atau batalion. Ini butuh waktu."

Menurut laporan Channel 12, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para menteri senior, termasuk Israel Katz dan Ron Dermer, tetap diam, hanya menunjuk pada "tekanan AS yang meningkat" untuk solusi cepat.

Kabinet dijadwalkan untuk kembali bersidang pada hari Selasa untuk melanjutkan pembicaraan mengenai serangan Gaza dan potensi kesepakatan pertukaran tahanan, menurut laporan Times of Israel.

Israel telah membunuh lebih dari 62.600 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong Palestina itu, yang kini menghadapi kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di Jalur Gaza.

(mas)