Pengiriman Minyak Iran Dihantam Sanksi, Teheran: AS Mengolok-olok Hukum Internasional | SINDONEWS
Dunia Internasional,
Pengiriman Minyak Iran Dihantam Sanksi, Teheran: AS Mengolok-olok Hukum Internasional | Halaman Lengkap

Makin mudah baca berita nasional dan internasional.
Sabtu, 02 Agustus 2025 - 00:01 WIB

Sebelumnya pada tengah pekan kemarin, AS menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 100 individu, perusahaan, dan kapal yang diklaim menjadi bagian dari kerajaan pengiriman minyak Iran. Foto/Dok
-
Iranmengutuk
sanksi terbaru ASterhadap jaringan pengiriman minyaknya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei menuduh Washington berusaha melumpuhkan ekonomi Iran dan merugikan rakyatnya.
Sebelumnya pada tengah pekan kemarin, AS menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 100 individu, perusahaan, dan kapal yang diklaim menjadi bagian dari 'kerajaan pengiriman' yang dijalankan oleh pedagang Mohammad Hossein Shamkhani, putra seorang penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Washington menuduh bahwa Shamkhani dan jaringan pengiriman minyak Iran miliknya telah secara ilegal mengalirkan puluhan miliar dolar dalam pendapatan minyak ke Teheran. Di sisi lain, sanksi AS diyakini sebenarnya sebagai upaya untuk menekan ekonomi Iran.
"Sanksi sepihak dan ilegal AS terhadap Iran adalah tindakan kriminal yang melanggar prinsip dan norma dasar hukum internasional serta hak asasi manusia,” kata Baghaei dalam sebuah pernyataan resmi.
Baca Juga: Minyak Iran Mengalir Deras ke China, Cetak Rekor Tertinggi 1,8 Juta Barel per Hari
“Pemerintah AS harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang diakibatkan oleh sanksi-sanksi ilegal ini," paparnya.
Digambarkan juga olehnya bahwa langkah-langkah tersebut sebagai “bukti jelas dari permusuhan para pengambil keputusan Amerika terhadap orang-orang Iran,”.
“Washington kecanduan terhadap unilateralisme serta cara-cara ilegal dan koersif untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak sah," sambungnya.
Baghaei balik menuding AS telah "mengolok-olok fondasi hukum internasional," dan mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut "bertujuan untuk merusak perkembangan ekonomi Iran dan melanggar hak-hak dasar setiap warga Iran."
Sanksi-sanksi ini merupakan bagian dari kampanye terbarukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri program pengayaan uranium Iran, yang ia klaim sebagai upaya diam-diam untuk membangun senjata nuklir. Sanksi ini mengikuti serangan AS-Israel baru-baru ini terhadap area nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.
Sementara itu Trump telah memperingatkan akan ada lebih banyak serangan, jika situs-situs tersebut diaktifkan kembali. Iran telah membantah sedang membangun senjata nuklir, dengan bersikeras bahwa programnya bersifat damai.
Menanggapi ancaman Trump di X, Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi mengatakan, Iran tidak akan meninggalkan program tersebut, yang telah melibatkan "investasi besar" dalam teknologi damai, "hanya karena permintaan bullying dari orang asing."
Baca Juga: Iran dan Biaya Perang Melawan Israel, Minyak Bikin Ekonomi Teheran Bertahan
Araghchi memberitahukan Financial Times pada hari Kamis, bahwa pembicaraan di masa depan dengan Washington tentang program nuklir Iran hanya dapat berlangsung jika AS memberikan kompensasi kepada Teheran atas kerusakan dari serangan bulan lalu.
Ditegaskan juga bahwa tidak ada kesepakatan selama Trump bersikeras pada pengayaan, tetapi Ia menambahkan bahwa "solusi yang dinegosiasikan dapat ditemukan."
(akr)
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com,
Klik Disiniuntuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Infografis

6 Fakta Buster GBU-57, Bom Bunker AS yang Serang Iran