-

meminta Badan Pengelola Investasi (BPI)

untuk menyetor ke kas negara USD50 miliar per tahun atau setara Rp808 triliun per tahun. Presiden Prabowo mengatakan, jika setoran Danantara ke kas negara tembus USD50 miliar per tahun, maka diyakini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (

) tidak lagi akan defisit.

Oleh sebab itu, Prabowo juga menginstruksikan Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN agar punya model bisnis yang sehat yang menguntungkan. Baca Juga: Prabowo Kritik Tajam Tantiem BUMN: Akal-akalan Mereka Saja

"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD50 miliar. Kalau USD50 miliar, maka APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada BPI Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujarnya dalam pidato RAPBN 2026 di kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan, setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, pengelolaan yang produktif, dari sisi bisnis, setidaknya mampu memberikan return on asset (ROA) yang kompetitif.

"Bisnis itu baik dan berhasil kalau return of asset adalah sekitar 12 persen, katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah kalau untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen," tambahnya.

Disamping itu dalam mengelola bisnis yang sehat, Presiden Prabowo juga meminta BPI Danantara untuk melakukan efisiensi. Bahkan efisiensi yang dilakukan misalnya memotong jumlah komisaris menjadi cukup 4-5 orang saja.

Baca Juga: Prabowo Targetkan APBN Tanpa Defisit 2 Tahun Lagi

"BUMN kita tadinya pengelolaannya tidak masuk akan. Perusahaan rugi komisarisnya banyak bangat. Saya potong komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 orang," tambahnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, dalam rangka efisiensi pengelolaan BUMN saat ini juga telah dihapus pemberian tantiem alias bonus keuntungan bagi komisaris. "Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau untung, untung yang benar," pungkas Presiden Prabowo.

(akr)