- Pemerintah dinilai berusaha merangkul semua pihak melalui kebijakan

dan

terhadap 1.117 orang pada 31 Juli 2025. Di antaranya kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau

dan mantan Sekjen PDIP

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio menjelaskan hal tersebut dalam Podcast To The Po!n Aja bersama jurnalis SindoNews, Lukman Hanafi dan Pung Purwanto, dikutip Minggu (10/8/2025).

Baca juga: Pengibaran Bendera One Piece, Hendri Satrio: Bentuk Protes Kebijakan Meresahkan

"Amnesti dan Abolisi ini karena arah strateginya Pak Prabowo ini merangkul semua pihak. Ada tiga kelompok besar yang dirangkul, PDIP, kelompok Katolik, dan kelompok umat," ujar Hendri Satrio dalam paparannya.

Penjelasannya menurut dia, Tom Lembong dan Hasto merupakan dua tokoh yang beragama Katolik. Hal itu diperkuat dengan adanya petinggi gereja yang menjenguk Hasto. Begitu juga analisa tentang Tom Lembong.

"Tom Lembong itu walaupun non muslim tapi saat sidang pendukungnya yang datang muslim semua pak. Dan itu bener-bener mereka itu klotokan, maksud saya membela Islam dalam sisi keadilan," papar Hendri Satria.

Baca juga: Perbandingan Pemberian Amnesti, Abolisi Era Prabowo dan Soekarno

Dari tiga kelompok besar ini, lanjut dia, Prabowo langsung mendapat dukungan usai memberikan amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong.

Penggabungan 3 Partai Besar

Dalam kesempatan yang sama, Hendri Satrio juga mengungkap isu politik yang menghebohkan jagat perpolitikan Tanah Air. Dia menyebut ada gosip politik penggabungan atau fusi tiga partai politik besar, yakni Golkar, Gerindra dan Gajah (PSI).

Dia mengungkapkan bahwa dengan adanya fusi partai ini, pemerintah menginginkan adanya kontrol yang lebih mudah untuk pelaksanaan pembangunan.

"Disebutnya 3G, tapi memang isunya harus kita klarifikasi lagi," ujar Hendri Satrio.

Sebagai salah satu turunan dari fusi tersebut, sebut dia, maka diusulkan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Sehingga diharapkan lebih mudah mengaturnya.

Hendri Satrio menambahkan, perlu dilihat tujuannya ke mana. Jika fusi ini terjadi, maka akan ada pengelompokan partai dengan basis tertentu. Misalnya partai yang berbasis Islam bisa berkumpul menjadi satu.

"Kayak PKB, PPP, PBB, PKS kumpul bisa nggak bergabung. Mungkin PAN mau ikut, tapi menurut saya kecil kemungkinannya kalau PAN," lanjutnya.

Apakah bisa dilakukan? "Indonesia pernah melakukan fusi partai tersebut. Pernah terjadi," ujarnya.

"Dengan kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, barangkali Gerinda dan PSI bisa berfusi. Dengan patuhnya Bahlil kepada Pak Jokowo minonmungkin juga Golkar berfusi. Mungkin gara-gara ada isu fusi itulah muncul isu Munaslub (Golkar) ini," lanjut Hendri Satrio.

Bagaimana dengan PDIP? "PDIP sendiri, mungkin akan berfusi dengan yang dengan yang mengusung mas Ganjar (Pilpres 2024). Nasdem, Demokrat mungkin juga akan berfusi," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa yang jelas fusi partai ini bertujuan uuntuk kepentingan dan hal-hal yang menguntungkan. Hendri Satrio menegaskan, kesulitan bagi Presiden yang terpili adalah mengkonsolidasikan partai. Sehingga ini berkaitan dengan fusi partai.

Dengan adanya fusi ini bagaimana hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi? "Saya kira baik-baik saja. Pak Prabowo tidak punya semangat suka meninggalkan orang. Kalau Pak Prabowo kemudian menjadi independen, itu mungkin," jelasnya.

(shf)