Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan, pengangguran terbuka dapat terus turun ke 4,44%-4,96%.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen pada 2026. Angka inflasi pun akan dijaga dalam batas aman hingga target penurunan angka kemiskinan di Republik Indonesia (RI).

Target pertumbuhan ekonomi itu didasari dengan pengelolaan fiskal yang sehat dengan dibarengi transformasi ekonomi nasional.

"Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kemudian, tingkat inflasi akan dijaga di level 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di kisaran 6,9 persen, nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Prabowo Subianto juga menargetkan pengangguran terbuka pada 2026 terus turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen.

"Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat," tutur dia.

Rincian Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Sebagai rincian, berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro di 2026:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,4 persen
• Inflasi: 2,5 persen
• Suku bunga SBN 10 tahun: 5,4 persen
• Nilai tukar: Rp 16.500 per dolar AS
• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): USD 70 per barel
• Lifting minyak mentah: 610 ribu barel per hari
• Lifting Gas Bumi: 984 ribu barel setara minyak per hari

Target Pembangunan

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44-4,96 persen
• Rasio Gini: 0,3777-0,380
• Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0-0,5 persen
• Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5 persen
• Indeks Modal Manusia: 0,57
• Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731
• Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 37,95 persen

Belanja Negara Dipatok Rp 3.786,5 Triliun, Prabowo Target APBN Tak Defisit pada 2027

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membacakan asumsi makro sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun depan.  

Angka tersebut masih lebih besar dari pendapatan negara, yang ditarget sebesar Rp 3.147,7 triliun dalam RAPBN 2026. Sehingga, APBN masih akan mencatatkan defisit Rp 638,8 triliun, atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun depan.   

Prabowo mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. 

Ingin Tekan Defisit

Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028. 

"Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

"Kita harus berani, dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia," dia menekankan. 

Kembangkan Pembiayaan Kreatif

Untuk itu, pemerintah disebutnya akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif. Sehingga negara tidak lagi hanya mengandalkan APBN.

Prabowo menekankan, APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif meredam guncangan. Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. 

"Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak, yang tidak mampu dibantu," tegas Prabowo.