Ramai-Ramai DPR Soroti Penurunan Anggaran Transfer ke Daerah - Tirto

tirto.id - Fraksi-fraksi partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ramai menyoroti penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam postur RAPBN tahun depan, TKD dialokasikan senilai Rp650 triliun, anjlok 24,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari yang sebelumnya sebesar Rp919 triliun.

Menurut anggota DPR dari fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig, TKD memiliki peran penting karena anggaran tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik hingga pembangunan sektor prioritas di daerah. Karenanya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif seiring dengan penurunan anggaran TKD ini.

“Dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, dikutip Rabu (20/8/2025).

Senada dengan Ahmad, Rio J Dondokambey dari fraksi PDIP juga meminta agar pemerintah menambal penurunan TKD dengan skema alokasi anggaran lain yang tetap efektif untuk meningkatkan pembangunan daerah. Tidak hanya itu, menurutnya pemerintah juga perlu membahas lebih lanjut rencana penurunan anggaran Dana Desa, seiring dengan peran Desa dan/atau kelurahan yang dimintai untuk menyukseskan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan (program) Kopdes Merah Putih berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat,” ujar Rio.

Sementara itu, anggota DPR dari fraksi PKB, Ratna Juwita, meminta agar pemerintah dapat menjelaskan lebih lanjut apa sekiranya yang menjadi sebab Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berencana menurunkan anggaran untuk daerah di tahun depan. Kemudian, seiring dengan rencana penurunan alokasi anggaran TKD itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatannya.

“Pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, serta mempertimbangkan sumbangsih daerah dalam penerimaan negara,” tegas Ratna.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya membenarkan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD), tetapi menegaskan bahwa belanja pusat untuk program di daerah justru meningkat.

“Kalau TKD turun, kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah naiknya jauh lebih besar,” ujarnya dalam Konferensi Pers RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Dia mengklaim sebesar Rp1.376,9 triliun dari total belanja pusat Rp3.786,5 triliun akan langsung dinikmati oleh daerah lewat berbagai program prioritas.

“Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu Rp1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah,” ujarnya.