Trump Tegaskan Akan Gugat Barack Obama Terkait Skandal Pilpres AS 2016 - inews

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menghidupkan kontroversi seputar skandal Pilpres AS 2016 dengan menegaskan niatnya untuk menggugat mantan Presiden Barack Obama. Dalam pernyataan tegasnya, Trump menyebut Obama harus “membayar mahal” atas tuduhan penyebaran informasi palsu terkait dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden yang membawanya ke Gedung Putih.

Dalam wawancara eksklusif dengan pembawa acara Newsmax Finnerty, Rob Finnerty, Trump tidak hanya menyebut nama Barack Obama, tetapi juga Hillary Clinton sebagai tokoh utama di balik isu yang disebutnya sebagai “berita palsu” Rusia.

Trump menyebut skandal yang melibatkan nama Obama dan Hillary merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah AS jika terbukti benar. Dia bahkan menuding Obama sebagai dalang utama di balik narasi intervensi Rusia yang berkembang luas setelah Pipres AS 2016.

“Bisa dibilang dia (Obama) adalah dalangnya. Dia mendengar apa yang dilakukan Clinton, lalu menyetujuinya. Bahkan mendorongnya. Dan mereka tahu itu palsu,” kata Trump, seperti dilaporkan kembali Sputnik, Sabtu (2/8/2025).

Pernyataan ini semakin mempertegas eskalasi politik antara Trump dan pendahulunya, yang selama ini kerap menjadi sasaran kritik pedasnya. Namun kali ini, Trump mengisyaratkan langkah hukum nyata.

Dia mengungkap proses hukum akan diserahkan kepada Jaksa Agung Pam Bondi, yang menurutnya sudah bekerja dengan sangat baik.

Trump menegaskan tak akan ikut campur, namun menekankan bahwa gugatan terhadap Obama dan Hillary bukan sekadar ancaman politik.

“Itu terserah Pam Bondi, yang menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Dia harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk melihat apa yang ingin dilakukan. Dan saya tidak akan memberinya nasihat apa pun,” ujarnya.

Jika gugatan ini benar-benar diajukan maka akan menjadi pertama kali dalam sejarah modern seorang presiden AS menggugat pendahulunya secara hukum. Hal ini juga bisa membuka kembali lembaran panjang konflik politik yang selama ini menyelimuti transisi kekuasaan pasca-2016.