Kementerian Pariwisata mendorong Yogyakarta menjadi destinasi wisata ramah Muslim berkelas dunia. Simak bagaimana program IMTI 2025 akan mengukur kesiapan dan potensi Indonesia sebagai pusat pariwisata halal global.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara aktif mendorong Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta untuk mewujudkan layanan wisata ramah Muslim berkelas dunia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia dalam memenuhi standar penilaian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 yang semakin komprehensif. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi unggulan di kancah pariwisata halal global.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, mengungkapkan bahwa survei langsung telah dilakukan untuk mengukur kesiapan berbagai daya tarik wisata di Yogyakarta. Peninjauan ini berfokus pada pemenuhan kriteria destinasi wisata ramah Muslim, yang tidak hanya menguntungkan wisatawan Muslim tetapi juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Kunjungan lapangan ini menjadi titik awal penilaian IMTI di salah satu provinsi kunci.

Site Visit Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Restaurant Sekar Kedhaton, Yogyakarta, pada Jumat (8/8) menandai dimulainya proses evaluasi. Yogyakarta terpilih sebagai salah satu destinasi yang akan dinilai secara menyeluruh dalam edisi IMTI 2025, bersama dengan 14 provinsi unggulan lainnya. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan pariwisata di Indonesia dapat memenuhi ekspektasi global.

IMTI 2025: Tolok Ukur Kesiapan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Nasional

Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) merupakan program strategis yang dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan provinsi-provinsi di Indonesia dalam menyediakan layanan pariwisata ramah Muslim. Program ini berkorelasi langsung dengan Global Muslim Travel Index (GMTI), sebuah acuan peringkat pariwisata ramah Muslim di tingkat global. Melalui IMTI, Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya di pasar pariwisata halal internasional.

Pada edisi 2025, IMTI akan melakukan penilaian komprehensif di lima belas provinsi unggulan di seluruh Indonesia. Provinsi-provinsi yang menjadi fokus penilaian ini adalah:

• Aceh
• Riau
• Kepulauan Riau
• Sumatera Barat
• Bengkulu
• DKI Jakarta
• Banten
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Kalimantan Selatan
• Nusa Tenggara Barat
• Sulawesi Selatan
• Gorontalo
• DI Yogyakarta

Penilaian ini mencakup berbagai aspek layanan dan infrastruktur pariwisata yang relevan dengan konsep ramah Muslim. Setiap provinsi akan dievaluasi berdasarkan kesiapan dan kualitas fasilitas yang ditawarkan.

Hariyanto menegaskan bahwa meskipun program ini berfokus pada konsep pariwisata ramah Muslim, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh wisatawan. Konsep ini bersifat inklusif, di mana layanan tambahan yang mengedepankan kebersihan dan kenyamanan dapat dinikmati oleh siapa saja. Dengan demikian, pariwisata ramah Muslim berkontribusi pada peningkatan kualitas pariwisata nasional secara menyeluruh.

Potensi Besar Indonesia sebagai Pusat Pariwisata Ramah Muslim Dunia

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat pariwisata ramah Muslim dunia. Potensi ini didukung oleh keindahan alam yang memukau, keragaman budaya yang kaya, serta fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang sangat menarik bagi wisatawan Muslim dari seluruh penjuru dunia.

Kemajuan sektor pariwariwsata ramah Muslim di Indonesia menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Program IMTI, yang merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia, berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia. Inisiatif ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka.

IMTI mengadopsi kerangka kerja Access, Communication, Environment, Services (ACES) yang juga digunakan dalam GMTI. Kerangka ini berfungsi sebagai alat strategis untuk mengevaluasi dan meningkatkan daya saing ekosistem pariwisata halal di dalam negeri. Dengan penerapan standar ACES, diharapkan kualitas layanan pariwisata di Indonesia akan semakin optimal.

Pariwisata ramah Muslim tidak hanya tentang menyediakan fasilitas ibadah, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, makanan halal, dan lingkungan yang nyaman. Layanan tambahan ini memberikan kenyamanan tidak hanya bagi wisatawan Muslim, tetapi juga bagi wisatawan non-Muslim yang menghargai standar kebersihan dan kualitas tinggi. Oleh karena itu, dukungan terhadap penyelenggaraan IMTI sangat krusial agar Indonesia dapat mencapai posisi puncak sebagai destinasi wisata ramah Muslim global pada tahun 2025.

Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyatakan kesiapan Indonesia menjadi pusat gaya hidup halal global, ditunjang potensi pasar muslim besar dan ekosistem halal berkelanjutan.

Menteri Pariwisata meluncurkan Gerakan Wisata Bersih (GWB) 2025 di Mandalika, Lombok Tengah, NTB, untuk menciptakan destinasi wisata bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Menekraf menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar global, terutama negara-negara mayoritas Muslim, meskipun Indonesia masih memiliki potensi besar yang belum tergarap.

Kementerian Pariwisata menyebut pengelolaan pariwisata di Yogyakarta, khususnya Bantul, sebagai contoh baik bagi daerah lain dalam mengelola potensi wisata, ditandai dengan peningkatan peringkat Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index dan pen

Pembukaan hotel baru di Sleman, Yogyakarta, dinilai Menteri Pariwisata akan mendongkrak sektor MICE dan pariwisata di Yogyakarta, ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara.