5 Gebrakan Purbaya Dua Minggu Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani - SindoNews
4 min read
Keuangan
5 Gebrakan Purbaya Dua Minggu Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berbicara kepada wartawan setelah upacara pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 September 2025. FOTO/Reuters/Willy Kurniawan
JAKARTA - Sudah hampir dua minggu berlalu Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. Dalam rentang waktu singkat ini, Purbaya mengeluarkan berbagai gebrakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia berupaya menambah likuiditas, menggalakkan aliran dana domestik, dan memperbaiki sistem perpajakan. Berikut sejumlah gebrakan penting yang diambil Purbaya Yudhi Sadewa di dua pekan awal masa kerjanya dirangkum SindoNews, Selasa (23/9).
1. Memompa Likuiditas ke Perbankan
Purbaya menggelontorkan dana talangan besar-besaran ke bank umum agar perbankan memiliki modal lebih melimpah untuk disalurkan sebagai kredit. Pemerintah menempatkan Rp200 triliun kas negara pada lima bank Himbara. Rinciannya, masing-masing sebesar Rp55triliun ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI; Rp25triliun ke BTN; serta Rp10triliun ke Bank Syariah Indonesia.
Baca Juga: Omongan Purbaya Bikin Rupiah Babak Belur, Sempat Tembus Rp16.634
Dana itu ditempatkan dalam bentuk deposito jangka pendek (on-call deposit) dengan suku bunga rendah, yaitu 80,476% dari acuan Bank Indonesia 3,8% per tahun untuk tenor 6 bulan bisa diperpanjang. Purbaya menegaskan dana ini tidak boleh digunakan membeli Surat Berharga Negara (SBN), melainkan harus dipinjaman kembali menjadi kredit.
Langkah tersebut bertujuan menaikkan likuiditas dan menurunkan biaya dana bank. Dengan biaya dana (cost of funds) lebih murah, bank diharapkan menyalurkan kredit lebih agresif, sehingga konsumsi dan investasi bisa meningkat.
Indikasi awal kebijakan ini sudah tampak misalnya, suku bunga deposito turun, fenomena ini dianggap sebagai tanda keberhasilan kebijakan. Ia optimistis penempatan dana di bank mampu mendorong pertumbuhan kredit dan efek berganda ekonomi
2. Insentif Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri
Purbaya juga fokus mendorong pasokan dolar ke dalam negeri. Ia menyatakan pemerintah sedang merancang skema insentif market based untuk menarik kembali dolar milik masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri.
Rencananya, pemilik simpanan dolar akan mendapat insentif menarik agar lebih memilih menempatkan dananya di bank dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa nasional dan menambah pasokan dolar di sistem perbankan domestik.
Purbaya menjelaskan setiap bulan masih banyak warga yang mengirim dolar keluar negeri, terutama ke negara-negara tetangga. Dengan insentif yang tepat, orang tidak perlu "capek-capek mengirim dolar ke luar, melainkan tetap menyalurkannya di dalam negeri.
Baca Juga: Gebrakan Baru Purbaya Bakal Kurangi Subsidi Listrik Tanpa Naikkan Tarif, Gimana Caranya?
Menurutnya, menjaga agar aliran dana masuk ke Indonesia tidak keluar kembali akan membuat cadangan devisa lebih besar dan perbankan memiliki suplai dolar lebih banyak lagi.
3. Penagihan Penunggak Pajak
Purbaya menegaskan akan mengejar para wajib pajak besar yang belum melunasi tunggakan kewajibannya. Ia mengungkapkan Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah incracht (berkekuatan hukum) dengan total tagihan mencapai Rp50–60 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa 22 September 2025, Purbaya mengatakan dalam waktu dekat Kemenkeu akan menagih utang tersebut secara tegas. "Akan kita kejar dan eksekusi, mereka nggak akan bisa lari."
Dengan menagih tunggakan pajak ini, pemerintah berharap memperoleh tambahan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak. Upaya ini melengkapi strategi fiskal Purbaya yang berfokus meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kepatuhan, bukan penambahan beban pajak baru.
4. Perbaikan Sistem Coretax
Isu teknis perpajakan juga menjadi perhatian Purbaya. Ia berjanji menyelesaikan masalah pada sistem administrasi pajak elektronik Coretax pada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu satu bulan.
Untuk mempercepat stabilisasi sistem itu, Purbaya berencana mendatangkan tenaga ahli IT dari luar negeri agar perbaikan dilakukan dengan cepat. Perbaikan Coretax penting agar penerimaan perpajakan dapat dioptimalkan secara otomatis, tanpa harus menambah jenis pajak baru. Purbaya menegaskan saat ini memang belum perlu mengenalkan pajak atau pungutan baru pada tahun anggaran 2026.
Pernyataan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, meski target pendapatan negara di RAPBN 2026 naik hampir 10%, pengawasan dan layanan pajak diperbaiki agar kepatuhan wajib pajak makin tinggi tanpa membebani mereka.
5. Kebijakan Fiskal dan Anggaran
Selain itu, Purbaya menyesuaikan beberapa asumsi dan alokasi dalam RAPBN. Salah satu langkah konkret adalah menambah pagu dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Pagu TKD dinaikkan dari semula Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun dengan penambahan sekitar Rp43 triliun sebagai bagian dari upaya meredam gejolak sosial dan mengantisipasi kebutuhan daerah.
Melalui penambahan dana diharapkan roda ekonomi daerah ikut bergerak lebih kuat. Purbaya juga memperhatikan pengendalian subsidi energi. Ia menyebut pemerintah bakal secara bertahap mengurangi subsidi listrik dengan menggulirkan energi terbarukan berskala besar yang biaya produksinya lebih murah.
Rencananya, investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan teknologi baterai dalam negeri akan digalakkan. Tujuannya agar beban subsidi dapat menurun tanpa harus menaikkan tarif listrik bagi masyarakat. Langkah ini dianggap bisa meringankan beban APBN di masa mendatang.
Secara keseluruhan, dalam dua minggu pertama, Purbaya Yudhi Sadewa bekerja dengan cepat menyasar di berbagai lini. Mulai dari menambah likuiditas perbankan dan menarik arus dolar ke dalam negeri, hingga menagih tunggakan pajak dan memperbaiki infrastruktur perpajakan.
Ia menegaskan fokus kementeriannya ialah mendoronh pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas, optimalisasi penerimaan, dan efisiensi anggaran, tanpa menambah beban pajak baru.
Ia berupaya menambah likuiditas, menggalakkan aliran dana domestik, dan memperbaiki sistem perpajakan. Berikut sejumlah gebrakan penting yang diambil Purbaya Yudhi Sadewa di dua pekan awal masa kerjanya dirangkum SindoNews, Selasa (23/9).
1. Memompa Likuiditas ke Perbankan
Purbaya menggelontorkan dana talangan besar-besaran ke bank umum agar perbankan memiliki modal lebih melimpah untuk disalurkan sebagai kredit. Pemerintah menempatkan Rp200 triliun kas negara pada lima bank Himbara. Rinciannya, masing-masing sebesar Rp55triliun ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI; Rp25triliun ke BTN; serta Rp10triliun ke Bank Syariah Indonesia.
Baca Juga: Omongan Purbaya Bikin Rupiah Babak Belur, Sempat Tembus Rp16.634
Dana itu ditempatkan dalam bentuk deposito jangka pendek (on-call deposit) dengan suku bunga rendah, yaitu 80,476% dari acuan Bank Indonesia 3,8% per tahun untuk tenor 6 bulan bisa diperpanjang. Purbaya menegaskan dana ini tidak boleh digunakan membeli Surat Berharga Negara (SBN), melainkan harus dipinjaman kembali menjadi kredit.
Langkah tersebut bertujuan menaikkan likuiditas dan menurunkan biaya dana bank. Dengan biaya dana (cost of funds) lebih murah, bank diharapkan menyalurkan kredit lebih agresif, sehingga konsumsi dan investasi bisa meningkat.
Indikasi awal kebijakan ini sudah tampak misalnya, suku bunga deposito turun, fenomena ini dianggap sebagai tanda keberhasilan kebijakan. Ia optimistis penempatan dana di bank mampu mendorong pertumbuhan kredit dan efek berganda ekonomi
2. Insentif Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri
Purbaya juga fokus mendorong pasokan dolar ke dalam negeri. Ia menyatakan pemerintah sedang merancang skema insentif market based untuk menarik kembali dolar milik masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri.
Rencananya, pemilik simpanan dolar akan mendapat insentif menarik agar lebih memilih menempatkan dananya di bank dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa nasional dan menambah pasokan dolar di sistem perbankan domestik.
Purbaya menjelaskan setiap bulan masih banyak warga yang mengirim dolar keluar negeri, terutama ke negara-negara tetangga. Dengan insentif yang tepat, orang tidak perlu "capek-capek mengirim dolar ke luar, melainkan tetap menyalurkannya di dalam negeri.
Baca Juga: Gebrakan Baru Purbaya Bakal Kurangi Subsidi Listrik Tanpa Naikkan Tarif, Gimana Caranya?
Menurutnya, menjaga agar aliran dana masuk ke Indonesia tidak keluar kembali akan membuat cadangan devisa lebih besar dan perbankan memiliki suplai dolar lebih banyak lagi.
3. Penagihan Penunggak Pajak
Purbaya menegaskan akan mengejar para wajib pajak besar yang belum melunasi tunggakan kewajibannya. Ia mengungkapkan Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah incracht (berkekuatan hukum) dengan total tagihan mencapai Rp50–60 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa 22 September 2025, Purbaya mengatakan dalam waktu dekat Kemenkeu akan menagih utang tersebut secara tegas. "Akan kita kejar dan eksekusi, mereka nggak akan bisa lari."
Dengan menagih tunggakan pajak ini, pemerintah berharap memperoleh tambahan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak. Upaya ini melengkapi strategi fiskal Purbaya yang berfokus meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kepatuhan, bukan penambahan beban pajak baru.
4. Perbaikan Sistem Coretax
Isu teknis perpajakan juga menjadi perhatian Purbaya. Ia berjanji menyelesaikan masalah pada sistem administrasi pajak elektronik Coretax pada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu satu bulan.
Untuk mempercepat stabilisasi sistem itu, Purbaya berencana mendatangkan tenaga ahli IT dari luar negeri agar perbaikan dilakukan dengan cepat. Perbaikan Coretax penting agar penerimaan perpajakan dapat dioptimalkan secara otomatis, tanpa harus menambah jenis pajak baru. Purbaya menegaskan saat ini memang belum perlu mengenalkan pajak atau pungutan baru pada tahun anggaran 2026.
Pernyataan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, meski target pendapatan negara di RAPBN 2026 naik hampir 10%, pengawasan dan layanan pajak diperbaiki agar kepatuhan wajib pajak makin tinggi tanpa membebani mereka.
5. Kebijakan Fiskal dan Anggaran
Selain itu, Purbaya menyesuaikan beberapa asumsi dan alokasi dalam RAPBN. Salah satu langkah konkret adalah menambah pagu dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Pagu TKD dinaikkan dari semula Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun dengan penambahan sekitar Rp43 triliun sebagai bagian dari upaya meredam gejolak sosial dan mengantisipasi kebutuhan daerah.
Melalui penambahan dana diharapkan roda ekonomi daerah ikut bergerak lebih kuat. Purbaya juga memperhatikan pengendalian subsidi energi. Ia menyebut pemerintah bakal secara bertahap mengurangi subsidi listrik dengan menggulirkan energi terbarukan berskala besar yang biaya produksinya lebih murah.
Rencananya, investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan teknologi baterai dalam negeri akan digalakkan. Tujuannya agar beban subsidi dapat menurun tanpa harus menaikkan tarif listrik bagi masyarakat. Langkah ini dianggap bisa meringankan beban APBN di masa mendatang.
Secara keseluruhan, dalam dua minggu pertama, Purbaya Yudhi Sadewa bekerja dengan cepat menyasar di berbagai lini. Mulai dari menambah likuiditas perbankan dan menarik arus dolar ke dalam negeri, hingga menagih tunggakan pajak dan memperbaiki infrastruktur perpajakan.
Ia menegaskan fokus kementeriannya ialah mendoronh pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas, optimalisasi penerimaan, dan efisiensi anggaran, tanpa menambah beban pajak baru.
(nng)