DPR hingga Guru Besar IPB Satu Suara: Optimalkan Ekowisata Dibandingkan Industri Ekstraktif - SINDOnews
2 min read
DPR hingga Guru Besar IPB Satu Suara: Optimalkan Ekowisata Dibandingkan Industri Ekstraktif
Selasa, 30 September 2025 - 18:34 WIB
Masyarakat Indonesia kembali gaduh akibat keputusan kontroversial pemerintah. Kali ini, terkait operasi tambang di Raja Ampat yang kini kembali beroperasi. Banyak pihak menilai pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan ekowisata. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Indonesia kembali gaduh akibat keputusan kontroversial pemerintah. Kali ini, terkait operasi tambang di Raja Ampat yang viral beberapa waktu lalu dan kini kembali beroperasi.
Banyak pihak menilai pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan ekowisata dibandingkan terus mendorong kebijakan ekonomi ekstraktif yang justru merusak alam Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas utama. "Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total," ujar Evita, Senin (29/9/2025).
Baca juga: Ekosistem Mangrove Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Ekowisata
Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa ketergantungan masyarakat Indonesia terkait industri ekstraktif pada akhirnya menunjukkan bagaimana miskinnya imajinasi pemerintahan dalam membangun ekonomi Indonesia.
"Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia sekaligus memperdalam krisis ekologis yang mengancam negeri ini,” ujar Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora juga mengkritisi terkait keputusan pemerintah yang lebih mengedepankan industri ekstraktif ketimbang ekowisata.
“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya.
“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” tambahnya.
Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.
"Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk abuse of power karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," ujarnya.
Banyak pihak menilai pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan ekowisata dibandingkan terus mendorong kebijakan ekonomi ekstraktif yang justru merusak alam Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas utama. "Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total," ujar Evita, Senin (29/9/2025).
Baca juga: Ekosistem Mangrove Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Ekowisata
Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa ketergantungan masyarakat Indonesia terkait industri ekstraktif pada akhirnya menunjukkan bagaimana miskinnya imajinasi pemerintahan dalam membangun ekonomi Indonesia.
"Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia sekaligus memperdalam krisis ekologis yang mengancam negeri ini,” ujar Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora juga mengkritisi terkait keputusan pemerintah yang lebih mengedepankan industri ekstraktif ketimbang ekowisata.
“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya.
“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” tambahnya.
Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.
"Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk abuse of power karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," ujarnya.
(jon)