Media sosial pun ramai membahas 17+8 Tuntutan Rakyat ini yang artinya 17 tuntutan rakyat dalam sepekan.

Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah beberapa hari ke belakang melahirkan tuntutan rakyat bertajuk '17+8 Tuntutan Rakyat'.

Media sosial pun ramai membahas 17+8 Tuntutan Rakyat ini yang artinya 17 tuntutan rakyat dalam sepekan. Yang mempunyai makna harus diatasi dalam sepekan oleh sejumlah pemangku jabatan maupun wakil rakyat. Dengan batas waktu 5 September 2025.

Kemudian, angka 8 berarti 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun. Dengan batas akhir sampai 31 Agustus 2026.

Tuntutan rakyat itu dibawa oleh sejumlah perwakilan elemen mahasiswa yang beraudiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Saya berharap kita ingat kembali amanat rakyat agar betul-betul bisa kita perjuangkan," kata Ketua BEM Universitas Indonesia Agus Setiawan saat menyampaikan tuntutannya, Rabu (3/9) kemarin.

Perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9).

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat:

Pada 17 Tuntutan Rakyat terdapat 6 poin utama aspirasi rakyat untuk pemerintah. Berikut 6 poin penting yang disorot:

-Tugas Presiden Prabowo

-Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

-Tugas Ketua Umum Partai Politik

-Tugas Kepolisian Republik Indonesia

-Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

-Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

Lebih lanjut, pada masing-masing poin tadi diuraikan kembali beberapa tuntutan rakyat yang jumlahnya mencapai 17 tuntutan.

Berikut bunyi 17 Tuntutan Rakyat jangka pendek yang memiliki batas waktu hingga 5 September 2025:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Tpangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Isi 8 Tuntutan Rakyat dalam Setahun:

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

DPP PKB menerima Tuntutan 17+8 dan akan membuka ruang dialog publik pada 5 September 2025 di kompleks parlemen. Apa saja poin-poin krusial dari tuntutan yang akan dibahas ini?

Pemerintah akan bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pertemuan ini menyusul gelombang protes terkait berbagai isu, termasuk kontroversi tunjangan DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan merespons Tuntutan 17+8 yang viral di media sosial. Apa saja poin krusial dari tuntutan yang didesak rakyat ini?

ejumlah organisasi yang hadir itu di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok kini dipenuhi dengan postingan bertajuk '17+8 Tuntutan Rakyat'. Apa sebenarnya makna dari unggahan tersebut?

Koordinator aksi kelompok se-Solo Raya, Ridwan Nur Hidayat mengatakan ada 6 tuntutan dalam aksi tersebut.

Aksi Mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Cipayung Plus di depan Istana Bogor berlangsung aman. Mereka menyuarakan keresahan atas kondisi bangsa, menuntut reformasi dan transparansi.

Sebelum tiba di lokasi, massa terlebih dahulu melakukan long march dari titik kumpul di sekitar Hotel Akar menuju kantor DPRD.

Saat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Apa saja tuntutan yang akan DPRD Kapuas Kawal Aspirasi mereka?

Fakta Indonesia mendesak DPR RI untuk serius menanggapi tuntutan rakyat terkait krisis kerja hingga R-KUHAP, mengapa aspirasi publik kerap terabaikan dan berujung pada tragedi?

Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar Aksi Unjuk Rasa Sumbar di depan DPRD Sumbar. Bagaimana demonstrasi besar ini bisa berjalan tanpa insiden dan mencapai kesepakatan?

Pimpinan DPRD Kepri temui ratusan mahasiswa pengunjuk rasa di Tanjungpinang. Aspirasi mahasiswa DPRD Kepri terkait isu nasional dan lokal diserap, termasuk protes terhadap kenaikan tunjangan DPR dan aksi represif aparat.

Bentrokan Karawang antara massa mahasiswa, ojol, dan pelajar dengan polisi di depan Mapolres Karawang memanas. Simak kronologi lengkap dan tuntutan para demonstran yang berujung ricuh.