- Istana memastikan

merespons tuntutan

yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Salah satu poin yang sudah disetujui adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (

) dan Dewan Kesejahteraan Buruh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pimpinan serikat buruh terkait aspirasi yang disampaikan. Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas PHK Hadapi Dampak Perang Tarif

“Berkenaan dengan apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti keputusan tersebut dengan pertemuan bersama Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

“Untuk selanjutnya nanti akan kita tindaklanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian bersama dengan teman-teman Serikat Buruh termasuk disitu kita juga melibatkan teman-teman Apindo, Kadin, dan seterusnya supaya satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakat di dalam diskusi-diskusi kita gitu,” jelasnya.

Baca Juga: Ribuan Buruh Demo di Gedung DPR Besok, Tuntut Upah Naik 10,5% Tahun Depan

Prasetyo menilai aspirasi yang disampaikan para buruh dalam aksi hari ini tetap dihormati pemerintah. Ia menekankan, terbentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK itu justru akan membuka ruang komunikasi lebih intensif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Tetapi berkenaan dengan masalah hari ini teman-teman buruh menyampaikan aspirasi saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi yang nanti justru kita berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK itu akan bisa komunikasi jauh lebih intens,” pungkasnya.

(akr)