Kemendagri Minta Pemda Bantu Perlancar Penyaluran Beras SPHP - Beritasatu

Jakarta, Beritasatu.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) membantu memperlancar penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna mengendalikan harga beras di daerah.

ADVERTISEMENT

Tomsi menegaskan, langkah ini sangat penting, terutama di wilayah yang harga berasnya masih tinggi. Pemda juga diminta memastikan distribusi beras SPHP menjangkau hingga tingkat desa.

“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dia mengungkapkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025 bertambah dibanding pekan sebelumnya, yakni dari 193 menjadi 200 kabupaten/kota. Sementara itu, daerah yang mengalami penurunan harga beras meningkat dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.

Tomsi menegaskan, peran pemda krusial dalam mengoptimalkan distribusi beras SPHP. Berdasarkan data Bulog, sekitar 50% keberhasilan penyaluran sejauh ini didukung oleh pemda melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet milik pemda, selain dukungan kementerian dan lembaga terkait.

Ia juga menyarankan Bulog menggandeng pemda untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan mengakses aplikasi Klik SPHP, platform untuk memperoleh beras SPHP, terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan internet atau pedagang yang belum memiliki smartphone.

Tomsi mengusulkan agar pembelian oleh pengecer tidak hanya melalui aplikasi, tetapi juga difasilitasi secara manual dengan aturan tertentu. Langkah ini diyakini dapat mengatasi kendala teknis distribusi beras SPHP.

“Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, tolong ini segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak Kabulog. Segera disosialisasikan untuk petunjuk teknisnya dan tidak berlama-lama,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi menilai pemda dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab atau person in charge (PIC) penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan. Menurutnya, meski Bulog sudah menempatkan PIC di setiap pasar, dukungan pemda tetap diperlukan mengingat jumlah pasar cukup banyak, sedangkan personel Bulog di lapangan terbatas.

“Bagi teman-teman pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (pemda) yang hubungi Bulog,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk mengatasi kendala teknis di lapangan. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” tegasnya.
 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu