TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru menjabat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus menjadi sorotan publik.

Di awal menjabat sebagai Menkeu, Purbaya sudah kontroversi karena pernyataannya.

Kemudian Purbaya kembali menjadi perhatian terkait rencananya menarik uang Rp 200 triliun dari Bank Indonesia.

Lantas kini terungkap soal ide untuk memindahkan uang Rp 200 triliun.

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 200 triliun ke sistem perbankan mendapat sorotan dari Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.

Ia juga dikenal sebagai ahli ekonomi Islam asal Indonesia dan pernah menjadi dosen Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, sebelum pensiun 2020.

Kata Anwar, ada persamaan antara persamaan pandangan Purbaya dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Eks Menko Perekonomian Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Dorojatun saat itu merasa heran dengan adanya kelebihan likuiditas di perbankan sebesar Rp 200 triliun sementara pengangguran tinggi padahal kalau dana tersebut di masukkan ke sektor riil tentu akan bisa membantu mengurangi masalah yang ada," kata Anwar dalam pernyataannya, Minggu(14/9/2025).

Menurut Anwar salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah terbatasnya lapangan kerja sehingga belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja baru sehingga persoalan pengangguran dan kemiskinan masih saja menjadi masalah utama bagi pemerintah.

Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47 persen atau setara dengan 23,85 juta jiwa.  

Tingkat pengangguran terbuka per februari 2025 sekitar 4,76 persen dan jumlah absolut pengangguran sekitar 7,28 juta orang,  jumlah peningkatan angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang dan PHK per Juni 2025 mencapai 42.385 orang. 

Untuk imengatasi hal tersebut diperlukan dana atau modal bagi mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur serta lainnya agar tercipta lapangan kerja baru.

Oleh karena itu Purbaya sebagai Menteri Keuangan ingin memaksa mekanisme pasar bisa berjalan lebih cepat dengan memberi suntikan dana, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

Sumber dananya sebesar Rp.200 triliun diambil dari dana pemerintah yang mengendap di BI yang besarnya sekitar Rp 430 triliun dan dipindahkan ke dalam sistem perbankan.  

Dunia perbankan tentu akan berusaha mencari return yang lebih tinggi karena ada cost yang mereka tanggung berupa bunga deposito sebesar 4 persen pertahun.

Di situ lah akan terjadi dorongan bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi karena kredit dan pembiayaan juga tumbuh. 

"Jadi dengan adanya suntikan dana ke dalam sistem finansial, diharapkan akan bisa menggerakkan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan," kata Anwar.

Lalu dimana letak perbedaan Purbaya dan Dorojatun?

Dorojatun saat itu tidak bisa merealisasikan gagasannya soal pengucuran dana ke sektor riil melalui perbankan karena pemahaman terhadap independensi BI waktu itu tampak sangat kaku.

Sehingga Dorojatun terpaksa mengatakan bahwa pernyataannya tidak untuk mengkritik BI selaku pemegang otoritas moneter sebab kalau dirinya mengkritik kebijakan moneter hukumannya Rp 2 milyar.

"Sementara Purbaya tampak dengan mudah menyampaikan dan merealisasikan gagasannya  karena kerjasama antara kementrian keuangan dan BI dalam menangani masalah eonomi dan keuangan serta moneter sudah terbangun dengan baik. Selamat bertugas pak Purbaya," ujar Anwar.

Profil dan Rekam Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), Purbaya Yudhi Sadewa, lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. 

Ia memulai perjalanan pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Setelah itu, Purbaya melanjutkan studi di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, di mana ia berhasil memperoleh gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesional Purbaya Yudhi Sadewa dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994.

Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi dan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).

Pengalamannya semakin matang dengan berbagai posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero).

Di lingkungan pemerintahan, Purbaya memulai kiprahnya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014) dan menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015) dan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).

Perjalanan kariernya terus menanjak, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020).

Ia juga sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Puncaknya, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020, sebuah posisi yang ia pegang hingga dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Harta Kekayaan Yudhi Sadewa

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat mencapai Rp 39,21 miliar.

Dalam laporan tersebut Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 30,50 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan.

Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai total Rp 3,60 miliar.

Mobilnya antara lain merek Mercedes Benz tahun 2008 senilai Rp200 juta, BMW Jeep tahun 2019 senilai Rp 1,60 miliar.

Kemudian mobil merek Toyota Alphard Minibus tahun 2019 senilai Rp 1 miliar.

Selanjutnya, ia juga melaporkan kendaraan mobil lain merek Peugeot Jeep New 5008 tahun 2019 yang memiliki Rp 730 juta. 

Semua kepemilikan mobilnya tercatat sebagai hasil sendiri. Bukan warisan atau pemberian.

Selain mobil, Yudhi juga memiliki dua motor merek Yamaha XMAX BG6 AT tahun 2018 senilai Rp55 juta dan Honda Vario 125 tahun 2021 senilai Rp 21 juta.

Dua motor tersebut juga disebutnya hasil sendiri.

Sementara, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp220 juta, kas dan setara kas Rp 4,20 miliar.

Di LHKPN, Yudhi Sadewa mengklaim tidak punya utang.

Berikut ini rinciannya:

Data harta Pelaporan LHKPN 11 Maret 2025

Tanah dan bangunan Rp 30.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2152 m2/400 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 13.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 1.500.000.000

3. Tanah Seluas 1787 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 16.000.000.000

Alat transportasi dan mesin Rp 3.606.000.000

1. Mobil, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2008, hasil sendiri 200.000.000

2. Mobil, BMW JEEP Tahun 2019, hasil sendiri 1.600.000.000

3. Mobil, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2019, hasil sendiri 1.000.000.000

4. Motor, YAMAHA XMAX BG6 AT Tahun 2018, hasil sendiri 55.000.000

5. Mobil, PEUGEOT JEEP NEW 5008 Tahun 2019, hasil sendiri 730.000.000

6. Motor, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, hasil sendiri 21.000.000

Harta bergerak lainnya Rp 684.000.000

Surat berharga Rp 220.000.000

Kas dan setara kas Rp 4.200.000.000

Sub Total Rp 39.210.000.000

Hutang Rp 0

Total kekayaan Rp 39.210.000.000

Artikel telah tayang di Tribunnews

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini