NU Online  ·  Kamis, 18 September 2025 | 19:00 WIB

Jakarta, NU Online 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menegaskan bahwa ada sejumlah indikator penting yang bisa menjadi ukuran keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut Isnur, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada wacana atau omon-omon (mengutip kata-kata Prabowo Subianto) belaka maupun pembentukan tim belaka. Ia menekankan ada empat langkah awal yang harus segera diwujudkan jika pemerintah benar-benar serius.

Pertama, kata Isnur, reformasi harus dimulai dengan membebaskan seluruh aktivis yang dikriminalisasi serta menghukum aparat yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dalam aksi-aksi protes.

Baca Juga

Aliansi Perempuan Indonesia Desak Prabowo Bebaskan Aktivis yang Ditangkap dan Reformasi Polri

“Kalau polisi tidak memproses pidana pelaku pembunuhan dan kekerasan terhadap mahasiswa, reformasi itu hanya jargon,” tegasnya saat dihubungi NU Online Kamis (18/9/2025).

Kedua, pemerintah harus berani membatasi kewenangan kepolisian sekaligus merevisi secara total Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalau KUHAP tidak diubah, maka reformasi kepolisian tidak ada artinya," jelas Isnur.

Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan aksi di lapangan mutlak diperlukan. Menurutnya, penggunaan water cannon, gas air mata, hingga pengerahan Brimob dalam mengawal demonstrasi tidak bisa lagi dianggap sebagai wajah reformasi.

Baca Juga

Gerakan Nurani Bangsa Desak Prabowo Segera Evaluasi dan Reformasi Polri

"Kalau besok aksi masih dihadapi dengan cara-cara represif, ya tidak ada itu reformasi kepolisian," ujarnya.

Keempat, Isnur menyoroti pembentukan tim reformasi kepolisian yang rencananya akan dibentuk Presiden Prabowo. Ia menegaskan, tim tersebut harus berisi sosok-sosok independen, berintegritas, dan memahami persoalan mendasar kepolisian.

"Kalau tim tidak punya keberanian, tidak paham masalah, dan hanya formalitas, maka sia-sia. Apalagi kalau tidak bisa menjawab sembilan masalah sistemik fundamental yang sudah kami rilis," tegas Isnur.

Isnur memperingatkan bahwa empat indikator tersebut bisa menjadi batu uji apakah Presiden Prabowo benar-benar serius menjalankan reformasi kepolisian atau sekadar menjadikannya agenda politik belaka.