1 Tahun Pemerintahan Prabowo, PDIP Beri 3 Catatan soal Program MBG - SindoNews
2 min read
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, PDIP Beri 3 Catatan soal Program MBG
Selasa, 21 Oktober 2025 - 10:27 WIB
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memasuki usia setahun. Sejumlah program sudah dijalankan, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun. Sejumlah program sudah dijalankan, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
Program tersebut menjadi sorotan belakangan ini karena terjadi sejumlah kasus keracunan makanan. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto memberi sejumlah catatan tentang program MBG.
Menurut dia, program MBG harus dikawal lebih ketat agar tujuan utamanya memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil tidak terhambat. “MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Komitmen Dukung Program MBG, Kapolri Targetkan Bangun 409 SPPG hingga Akhir Tahun
Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober mencatat, sejak awal pelaksanaan sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare.
Menurut politikus PDIP ini, fakta tersebut menegaskan lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan sekaligus belum tuntasnya regulasi tata kelola program.
“Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” ungkapnya.
Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.
Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi.
“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujarnya.
Catatan kedua, Edy menyoroti soal dampak ekonomi dari MBG. Secara ekonomi, MBG mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal. Namun, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret.
“Pembentukan SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” katanya.
Ketika ada intervensi MBG, apakah nantinya akan kembali menurunkan angka stunting. Menurut Edy, hipotesis ini harus diuji lagi karena program ini baru seumur jagung.
“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ujarnya.
“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, serta sistem pengawasan bekerja,” tambahnya.
Program tersebut menjadi sorotan belakangan ini karena terjadi sejumlah kasus keracunan makanan. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto memberi sejumlah catatan tentang program MBG.
Menurut dia, program MBG harus dikawal lebih ketat agar tujuan utamanya memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil tidak terhambat. “MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Komitmen Dukung Program MBG, Kapolri Targetkan Bangun 409 SPPG hingga Akhir Tahun
Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober mencatat, sejak awal pelaksanaan sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare.
Menurut politikus PDIP ini, fakta tersebut menegaskan lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan sekaligus belum tuntasnya regulasi tata kelola program.
“Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” ungkapnya.
Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.
Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi.
“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujarnya.
Catatan kedua, Edy menyoroti soal dampak ekonomi dari MBG. Secara ekonomi, MBG mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal. Namun, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret.
“Pembentukan SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” katanya.
Ketika ada intervensi MBG, apakah nantinya akan kembali menurunkan angka stunting. Menurut Edy, hipotesis ini harus diuji lagi karena program ini baru seumur jagung.
“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ujarnya.
“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, serta sistem pengawasan bekerja,” tambahnya.
(jon)