APBD DKI Dipangkas Rp15 Triliun Akibat Kebijakan Pusat, Pramono: Era Anggaran Besar dan Kontrol Tak Ketat Sudah Berakhir - VOI
APBD DKI Dipangkas Rp15 Triliun Akibat Kebijakan Pusat, Pramono: Era Anggaran Besar dan Kontrol Tak Ketat Sudah Berakhir
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono menggelar rapat pimpinan paripurna dengan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov DKI dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Salah satu yang dibahas adalah keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) ke daerah-daerah. Di Jakarta, pemerintah pusat memotong DBH hingga Rp15 triliun.
"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono dalam rapat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 6 Oktober.
DPRD dan Pemprov DKI sejatiya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.
Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.
Namun, dengan pemangkasan DBH dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, Pramono mengungkap proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.
"Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat, sudah lewat, sudah berakhir," ungkap Pramono.
Oleh sebab itu, Pramono memutuskan akan melakukan efisiensi anggaran dari program-program kerja Pemprov DKI yang bakal berjalan tahun depan.
"Saya dan Pak Wagub akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas," jelas Pramono.
Namun, Pramono menegaskan anak buahnya tak boleh mengganggu alokasi anggaran untuk penyaluran bantuan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Yang tidak boleh dikurangi adalah KJP maupun KJMU, karena ini merupakan landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di jakarta ini terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," imbuhnya.
Tag: pemprov dki apbd pramono anung