Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyikapi masalah kepala daerah meminta kendaraan luar daerah mengganti nomor polisinya atau pelatnya.

Hal itu disampaikan Rifqinizamy menanggapi sorotan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang menghentikan mobil truk asal Aceh berpelat BL diminta untuk digantik ke pelat BK.

"Ini saya kira fenomena umum tetapi mungkin harus disikapi oleh pusat. Nanti kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar kemudian jangan terkesan ini membangun konflik di bawah," kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, fenomena permintaan mengganti pelat nomor sebetulnya ada di banyak tempat.

Terlebih daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya.

"Dalam konteks pemerintah provinsi itu salah satu sumber pendapatannya adalah pajak dari kendaraan bermotor. Tentu secara administratif kan harus bernomor polisi setempat agar nanti begitu perpanjangan bayar pajak itu di tempat itu. Jadi menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya," katanya.

Tak hanya Bobby, kata dia, Gubernur Riau Abdul Wahid juga melakukan hal yang serupa.

Untuk itu, kata dia, adanya hal ini perlu dijembatani ke depan bagaimana kemudian regulasi yang mengatur ini bisa lebih proporsional.

"Selama ini kan pusat menganggap ini murni kemudian menjadi domainnya daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, baru-baru ini viral setelah videonya menghentikan truk berpelat Aceh beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman itu, Bobby meminta kendaraan tersebut mengganti pelat menjadi BK (Sumatera Utara).

Pemprov Sumut beralasan, banyak perusahaan beroperasi di Sumut tetapi masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah, sehingga pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah.

Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut, dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun per tahun.

Menurut Bobby, tindakannya bukanlah razia resmi, melainkan sosialisasi aturan baru yang akan mulai berlaku pada Januari 2026.