Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang saat gladi bersih pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakpus, 19 Februari 2025. (Foto: Bekasi24Jam)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerahnya sebagaimana pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dirinya secara tegas membantah adanya praktik korupsi yang disebut Purbaya. "Bekasi mana. Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual beli jabatan," kata Ade, Rabu (22/10/2025)

Dia menegaskan Pemkab Bekasi berkomitmen untuk melakukan pengisian, rotasi maupun mutasi jabatan dengan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap tahapan seleksi pejabat di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Di kabupaten enggak ada jual beli jabatan, kan sudah didampingi KPK. Kita komitmen," ucapnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyinggung soal praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan data yang dilaporkan KPK dalam kurun tiga tahun terakhir.

Baca Juga:

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta yang turut disiarkan melalui media sosial Youtube Kemendagri. Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," ucapnya.

Menkeu pun mengutip laporan KPK yang menekankan jual beli jabatan, gratifikasi dan intervensi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah sebagai titik-titik risiko kebocoran anggaran daerah.

Baca Juga:

"KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan hasil survei penilaian strategis (SPI) tahun 2024 menyebut hampir semua pemerintah daerah masuk kategori zona merah atau rentan. Kemudian ada 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.