Dok. Kementan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi industri kelapa harus diukur dari kesejahteraan petani. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang adil serta mendapatkan manfaat langsung dari nilai tambah hasil olahan kelapa.

“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah berhenti di pabrik. Kalau harga dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” tegas Mentan Amran saat meninjau pabrik pengolahan kelapa PT NICO di Halmahera Utara, Minggu (27/10/2025).

Menurut Mentan, pemerintah telah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai 2026. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah. Tidak cukup hanya tanam, tapi juga olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” ujarnya.

Mentan Amran mencontohkan capaian positif industri kelapa di Maluku Utara yang kini telah menembus pasar ekspor ke Tiongkok, Asia, Amerika, dan Eropa. Produk seperti coconut milk, virgin coconut oil (VCO), tepung kelapa, nata de coco, hingga arang tempurung menunjukkan bahwa hilirisasi bisa dimulai dari tingkat desa. Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, karena kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujar Amran.

Ia menambahkan, nilai ekonomi kelapa dapat meningkat hingga seribu persen bila diolah menjadi produk turunan.

“Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau diolah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa mencapai 40–50 ribu rupiah. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil,” jelasnya.