Menkeu Purbaya menyatakan dana Rp 100 triliun yang diklaim akan dikembalikan ke kas negara sebenarnya belum pernah dianggarkan secara resmi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait isu pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menekankan bahwa jumlah dana sebesar Rp 100 triliun yang disebutkan sebagai pengembalian ke kas negara sebenarnya belum pernah dianggarkan secara resmi.

"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," ungkap Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa permintaan anggaran sebesar Rp 100 triliun tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum dimasukkan ke dalam pos anggaran pemerintah yang riil. Oleh karena itu, pernyataan yang menyebutkan adanya dana sebesar itu yang dikembalikan adalah tidak benar.

Mengenai angka Rp 71 triliun yang sebelumnya disebutkan, Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah dianggarkan untuk pelaksanaan program MBG pada tahun berjalan.

"Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," jelasnya.

Purbaya juga mengakui bahwa hingga Oktober 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai sekitar 23 persen. Ia menilai bahwa program ini sangat penting dan harus terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

"Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun," pungkasnya.

Tugas dan tanggung jawab BGN

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), telah menyiapkan dukungan anggaran yang cukup besar untuk memastikan program MBG dapat menjangkau semua penerima manfaat.

"Tahun ini, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dengan dana standby sebesar Rp 100 triliun. Dari total anggaran tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun harus dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak akan terserap pada tahun ini," ujar Dadan dalam keterangannya di Bogor, Selasa (14/10).

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, dukungan yang diberikan pemerintah akan meningkat secara signifikan. BGN akan menerima anggaran sebesar Rp 268 triliun, menjadikannya sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu gizi dan kesehatan masyarakat, serta memastikan program-program yang ada dapat berjalan dengan optimal.

Siapkan dana darurat

Menurut Dadan, pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Dengan demikian, total dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 2026 mencapai Rp 335 triliun.

"Setiap hari, kami akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat. Bagi kementerian lain, jumlah tersebut mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, ini adalah kebutuhan untuk satu hari," jelas Dadan.

Teddy Blak-blakan Gaji Magang Nasional Sesuai UMP, Jakarta Tembus Rp5,5 Juta/Bulan - merdeka