Meski demikian Khofifah mengaku belum dapat memastikan berapa besar anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan ulang pesantren tersebut. “Untuk soal biaya, itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Jadi lebih tepat ditanyakan langsung ke Pak Menteri,” kata Khofifah.

Sementara Menteri PUPR Dody Hanggodo sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta dalam membantu proses rekonstruksi.

“Kalau soal anggaran, Insyaallah cukup. Sumber utama dari APBN, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi dari sektor swasta. Namun sementara ini, kami fokus menggunakan dana APBN,” jelas Dody.

Menurut Dody keputusan pemerintah untuk turun langsung dalam pembangunan ulang pesantren tersebut didasari kondisi darurat serta pentingnya memastikan keamanan bangunan ke depan.

"Secara kelembagaan, pesantren berada di bawah Kementerian Agama. Tapi dalam situasi seperti ini, kami dari Kementerian PUPR turun tangan langsung untuk memastikan bangunan ponpes ke depan memenuhi standar keselamatan,” jelas Dody.

Dody menambahkan tim teknis PUPR saat ini masih melakukan perhitungan detail mengenai kebutuhan biaya dan desain rekonstruksi bangunan. Ia menilai, pembangunan ulang justru lebih efisien dibandingkan sekadar memperbaiki bangunan lama yang sudah rusak parah.

Ia berharap pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny dapat segera dimulai setelah seluruh proses teknis dan administrasi rampung. "Sehingga kegiatan pendidikan para santri bisa kembali berjalan normal," ujar Dody.

(Deny Irwanto)