TRIBUNNEWS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta agar rencana pemerintah membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khozini di Sidoarjo menggunakan dana APBN tidak perlu dipersoalkan.

Menurut Sultan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan dan pengembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

“Sebagai bangsa yang peduli, keputusan pemerintah tersebut justru harus didukung. Karena salah satu fungsi APBN adalah untuk didistribusikan secara adil dan memperhatikan asas kepatutan dalam mendukung semua program pemerintah,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Selasa (15/10/2025).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu juga menilai, peristiwa runtuhnya masjid Ponpes Al Khozini yang menelan korban puluhan santri menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan, khususnya pesantren. Menurutnya, kejadian tersebut membawa hikmah dan pengalaman berharga bagi bangsa.

“Namun hak ribuan santri untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan yang baik, layak, dan nyaman harus tetap diperhatikan oleh negara. Bahwa memang ada kekeliruan dalam proses pembangunan sebelumnya, tapi terlepas dari hal itu, negara wajib memastikan semua anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang layak,” tegas Sultan.

Secara kelembagaan, DPD RI juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengalokasikan lebih dari Rp20 triliun dalam APBN 2025 untuk memperbaiki bangunan fisik sekolah, baik negeri maupun swasta di seluruh daerah.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak alpa dan tidak abai terhadap kualitas pendidikan di seluruh lembaga pendidikan tanpa terkecuali. Jadi, tidak ada yang salah dengan keputusan pemerintah untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khozini,” tutupnya.