KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.

Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

Ia menilai, bencana di tiga provinsi Sumatera itu memang terlihat mencekam karena banyak berseliweran di media sosial (medsos).

Namun, Suharyanto, menyatakan, kondisi di lapangan sudah membaik.

Suharyanto menilai perdebatan soal kenaikan status sejatinya tidak perlu diperpanjang karena penetapan bencana nasional di Indonesia sangat jarang terjadi.

“Yang pernah ditetapkan Indonesia sebagai bencana nasional itu hanya Covid-19 dan tsunami Aceh 2004. Sementara itu, bencana besar lain seperti gempa Palu, NTB, dan Cianjur pun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Parameter Bencana Nasional Dinilai Belum Terpenuhi

Suharyanto menjelaskan penetapan bencana nasional memiliki parameter utama, mulai dari kerusakan absolut, lumpuhnya pemerintahan daerah, sampai hilangnya kendali layanan publik.

Situasi bencana di Sumatera, menurutnya, belum mencapai ambang tersebut.

Struktur pemerintahan daerah disebut masih bisa menangani keadaan dengan bantuan pusat yang terus mengalir.

Kesan Mencekam di Medsos Berbeda dengan Kondisi Lapangan

Suharyanto mengakui informasi dan video di media sosial sempat menimbulkan kesan krisis yang sangat menegangkan.

Kesan itu muncul ketika laporan warga terisolasi dan jaringan komunikasi terputus menyebar luas.

Suharyanto menyebut kondisi lapangan saat tim BNPB tiba menunjukkan banyak wilayah sudah lebih terkendali.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” katanya.

Pemerintah Pusat Tetap Turun Penuh Meski Status Daerah

Status daerah tidak membuat keterlibatan pemerintah pusat berkurang.

Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.

Tapanuli Tengah Jadi Titik Terparah dan Fokus Utama

BNPB menilai Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai wilayah dengan dampak paling berat.

Korban meninggal dan hilang terbanyak tercatat di wilayah ini, disertai kendala akses yang masih terbatas.

“Tapteng menjadi yang terparah. Jumlah meninggal dan hilang paling banyak, dan akses ke sana masih terbatas. Itu yang menjadi fokus utama kami,” kata Suharyanto.

BNPB menyebut jalur Tapanuli Utara–Sibolga masih menjadi titik kritis yang perlu dipulihkan segera.

Akses Dibuka Bertahap, Cuaca Jadi Faktor Kunci

Pembukaan jalan dilakukan bersamaan dengan evakuasi serta distribusi logistik.

Suharyanto menyebut akses di beberapa titik mulai terbuka saat cuaca cerah.

“Jalan sedang dibuka. Dari udara terlihat hanya beberapa titik yang putus akibat jembatan roboh atau longsor. Saat hujan memang tidak bisa dilalui, tetapi saat cuaca cerah jalur sudah bisa diakses,” jelasnya.

Cuaca yang mulai membaik dalam beberapa hari terakhir disebut mempercepat mobilisasi bantuan dan pencapaian wilayah terisolasi.

“Seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan semuanya membaik. Hari ini kami bisa mengakses titik tersulit dan menyapa masyarakat. Dengan cuaca mendukung, penyaluran logistik dan pembukaan jalan akan semakin cepat,” katanya optimistis.

Penilaian itulah yang menjadi dasar BNPB menegaskan status bencana di Sumatera masih berada pada tingkat provinsi, meski dampaknya luas dan perhatian publik tinggi.