Ringkasan Berita:

• Pemberantasan tambang ilegal harus diwujudkan secara nyata dan terukur, bukan sekadar retorika politik
• Pembentukan Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan menjadi bukti keseriusan pemerintah
• Aktivitas tambang ilegal bukan fenomena baru, sudah terjadi sejak masa kolonial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal harus diwujudkan secara nyata dan terukur, bukan sekadar retorika politik.

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menyebut langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam penegakan hukum di sektor mineral dan batubara.

“Program pemberantasan tambang ilegal harus dijalankan secara sistematis, lintas lembaga, dan berkelanjutan. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya nasional,” ujar Sudirman dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, pembentukan Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menindak pelaku perusakan sumber daya alam.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang secara tegas menyoroti persoalan ini dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu — momen yang menandai perhatian serius negara terhadap isu tambang ilegal di level tertinggi.

Tambang Ilegal Masalah Sistemik

Sudirman menjelaskan, aktivitas tambang ilegal bukan fenomena baru. Praktik tersebut sudah terjadi sejak masa kolonial, terutama pada komoditas timah, emas, dan batuan. Namun, lonjakan signifikan terjadi setelah era reformasi, ketika penggunaan alat berat seperti ekskavator dan truk besar semakin masif.

“Tambang ilegal tidak mungkin dijalankan oleh rakyat kecil semata. Ada keterlibatan modal besar, jaringan lokal, hingga oknum aparat,” tegasnya.

Kini, aktivitas tambang ilegal telah menjalar ke hampir semua komoditas strategis — batubara di Kalimantan, nikel di Sulawesi, emas di Sumatera, hingga bauksit di Kalimantan Barat.

Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, terdapat lebih dari 2.000 lokasi tambang ilegal di seluruh Indonesia.

PERHAPI mencatat fenomena ini sebagai bentuk pencurian sumber daya alam secara terorganisir yang lintas wilayah dan lintas komoditas. “Jumlahnya terlalu besar untuk dipantau manual. Ini masalah sistemik yang harus diselesaikan dengan pendekatan teknologi dan kolaborasi,” ujarnya.

PERHAPI Siap Dukung Penegakan Hukum

Sebagai organisasi profesi, PERHAPI menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif mendukung agenda pemerintah.

Sudirman mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan beberapa Kejaksaan Tinggi di Kalimantan untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan kasus tambang ilegal.

“Kami membantu menghitung estimasi cadangan yang hilang, potensi kerugian negara, serta dampak lingkungan berdasarkan data geologi,” jelasnya.

PERHAPI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat tata kelola pertambangan nasional.

“Kami berkomitmen membantu pemerintah menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Sudirman.

Dorong Skema Kemitraan Tambang Berkeadilan

Sebagai solusi jangka panjang, PERHAPI mendorong penerapan skema kemitraan antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pendukung seperti jasa pengamanan, logistik, hingga hauling batubara, tanpa melanggar regulasi.

“Skema ini sudah diterapkan di beberapa daerah di Kalimantan dan terbukti efektif meningkatkan pemerataan ekonomi tanpa menabrak aturan,” kata Sudirman.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat adalah kunci menciptakan keadilan tambang yang berkelanjutan.

“Ini solusi realistis untuk menegakkan keadilan tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” tutupnya.