Ringkasan Berita:

• Budi Arie sudah mengumumkan saat kongres pada Sabtu (1/11/2025) bahwa Projo tidak akan menjadi partai politik.
• Namun, dia sendiri yang memiliki keinginan untuk masuk ke parpol yakni partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto yakni Partai Gerindra.
• Padahal, Projo disebut sempat digoda oleh PSI untuk bergabung meski diakui pula ada Partai Gerindra yang turut mengajak.

TRIBUNNEWS.COM - Langkah politik mengejutkan diungkapkan oleh Budi Arie Setiadi setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projowi) periode 2025-2030.

Dia secara blak-blakan mengungkap akan bergabung ke Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto, suatu saat nanti.

"Ya secepatnya bergabung ke Gerindra," kata Budi Arie saat Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

Budi Arie pun berharap para relawan di Projo mengikuti jejak politiknya. Namun, ia menegaskan harapannya itu bukanlah paksaan.

Sikap politik mantan Menteri Koperasi (Menkop) ini pun sejalan dengan langkah Projo yang tidak akan bertransformasi menjadi partai.

Budi Arie bahkan menyebut para kader Projo diminta untuk masuk ke partai yang sudah ada.

“Projo tidak akan menjadi partai. Kami akan bergabung,” ujar Budi Arie.

Kader Projo Sempat Ditawari Gabung PSI

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, mengakui adanya ajakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bergabung.

Kendati demikian, dia tidak menampik adanya ajakan dari partai selain PSI untuk bergabung, termasuk Partai Gerindra.

"Tapi jujur kami akui, kader-kader Projo di bawah, oleh teman-teman PSI untuk diajak gabung secara orang-perorangan. Demikian juga ada juga (ajakan) dari partai-partai lain seperti Gerindra, di Golkar," katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube Tribunnews, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Projo Bakal Jadi Partai jika Ada Perintah Jokowi

Sebelum Budi Arie menyatakan dengan tegas Projo tidak akan menjadi partai, Freddy sempat mengungkapkan transformasi itu bakal terjadi jika ada perintah dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pun begitu sebaliknya.

Freddy menegaskan berdirinya Projo karena pencalonan Jokowi saat menjadi capres pada Pilpres 2014 lalu.

"Standing Projo jelas tidak akan jadi partai kalau Pak Jokowi tidak menghendakinya. Karena Projo ini ada, karena Pak Jokowi."

"Kalaupun Projo harus berubah menjadi partai politik, maka itu harus sekehendak Pak Jokowi," jelasnya.

Dia mengungkapkan setelah kunjungan Projo ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, berubahnya organisasi relawan tersebut untuk menjadi partai politik, semakin kecil.

"Pertemuan sebelumnya kami masih yakin nunggu momentum (Projo berubah menjadi partai). Tapi dalam pertemuan itu, malah semakin galau beliau," kata Freddy.

Meski peluang Projo menjadi partai semakin kecil, Freddy mengungkapkan Jokowi memiliki syarat tertentu jika organisasi relawan yang mendukungnya itu berubah menjadi parpol.

Pertama, Jokowi ingin agar Projo nantinya bertransformasi menjadi parpol yang bersifat 'Super Tbk'.

Adapun branding partai Super Tbk sebenarnya sudah tersemat di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak kongres yang digelar di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Freddy mengatakan 'partai Super Tbk' yang dimaksud Jokowi yakni adanya transparansi hingga ketua umum harus dipilih oleh seluruh anggota.

"Kalau memang saya harus berpartai, saya tidak mau partai yang saya ada, saya bangun, seperti partai-partai konvensional."

"Saya mau itu harus menjadi partai Super Terbuka yaitu dari sisi transparansi lalu ketua umumnya dipilih oleh seluruh anggota partai," kata Freddy

Tak sampai di situ, dari sisi operasional, Jokowi juga ingin agar Projo tidak membangun kantor-kantor, tetapi cukup aktif terkait kepengurusannya secara online.

Freddy menuturkan langkah tersebut diinginkan Jokowi demi menghemat operasional Projo.

Jokowi, kata Freddy, khawatir jika operasional Projo membengkak ketika menjadi partai, maka para kader akan mencari cara untuk menutupi biayanya melalui korupsi.

"Memungkinkan tidak, kantor-kantor itu dibuat secara online karena diskusinya demi menghemat operasional partai."

"Karena kalau partai-partai konvensional, maka akan terjebak kembali dengan hal yang sama yaitu biaya operasional besar. Lalu nanti akan terjebak mencari anggaran-anggaran dari APBN," jelasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam)a