Kredit Foto: Istimewa

Isu gejolak harga pangan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan hampir satu tahun belakangan ini mulai disuarakan. Beberapa waktu lalu, dikatakan bahwa harga ayam dan telur di beberapa daerah mengalami gejolak kenaikan karena terbatasnya pasokan di masyarakat akibat MBG menyerap sebagian besar pasokan di peternak. Hal ini ditepis oleh Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyoroti upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang menjadi fondasi program MBG. Menanggapi isu kenaikan harga telur, Mentan menegaskan bahwa harga di tingkat peternak tetap stabil.

"Kenaikan harga telur yang sempat terjadi bersifat sementara dan berpotensi segera terkoreksi, apalagi harga DOC (Day Old Chicken/Bibit Anak Ayam-red) telah turun dari Rp14.000 menjadi Rp11.500. Pemerintah juga sedang mengkaji pengaturan HPP (Harga Pokok Produksi) jagung, HAP (Harga Acuan Pemerintah) jagung pakan, serta HAP telur ayam ras agar seluruh ekosistem usaha terlindungi, baik petani, peternak, maupun konsumen,” jelasnya.

Mentan Amran juga telah memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk menertibkan pelaku usaha yang melanggar, terutama pada 177 kabupaten/kota yang harga telurnya tercatat di atas HAP.

Untuk mendukung peternakan rakyat, sebagai salah satu penyokong protein hewani bagi program MBG, Pemerintah juga akan membangun pabrik pakan dan DOC di hulu produksi.

"Kami ingin membangun pabrik pakan dan DOC di hulu, agar harga pakan (ternak) dan vaksin nanti stabil bagi peternak rakyat di seluruh Indonesia. Rencananya, akan dibangun 12 pabrik pakan pada tahap pertama ditambah 18 pabrik di tahap kedua, dengan anggaran Rp20 Triliun untuk melayani 3,7 juta peternak rakyat,” ujar Amran.

Tidak hanya bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Badan Gizi Nasional terus menjalin kerjasama lintas sektor untuk memenuhi bahan baku MBG. Salah satu kerja sama yang terjalin antara BGN dan Kementerian ATR/BPN adalah pembukaan lahan produksi sayur dan buah untuk pasokan MBG.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan, “Pemerintah menetapkan lahan seluas 500 ribu hektare (ha) untuk pemenuhan bahan baku MBG. Rinciannya, 200 ribu ha untuk peternakan di Pulau Jawa, kemudian sisanya 300 ribu ha untuk di luar Pulau Jawa. Jadi, jangan sampai terjadi gejolak harga di masyarakat. Untuk itu,  kita semua bersatu-padu bagaimana membantu MBG dalam menyiapkan bahan baku," ungkapnya.

Selain dibantu Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian ATR/BPN, kolaborasi antar lembaga pemerintah ini juga didukung oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Danantara.

Danantara dikabarkan telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Peternakan ini nantinya akan disiapkan untuk memastikan kebutuhan daging ayam dan telur pada MBG terpenuhi. Pembangunannya sendiri dimulai pada Januari 2026 mendatang. Strategi peternakan terintegrasi ini adalah langkah Pemerintah guna mensejahterakan peternak serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi Program MBG yang terdiri dari 13 Kementerian/Lembaga, terus berbenah. Tim ini membentuk lima kelompok kerja (Pokja). Pentingnya pembentukan pokja, terutama Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan adalah untuk menekan laju inflasi akibat permintaan pangan yang diperkirakan melonjak hingga tahun depan. 

Diketahui pada Desember 2025, masyarakat akan segera memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada musim libur Nataru, diperkirakan permintaan bahan baku pangan akan meningkat. Begitu pula saat bulan Ramadhan dan Idulfitri mendatang yang jatuh di sekitar bulan Februari hingga Maret 2026.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat