NU Online  ·  Selasa, 25 November 2025 | 17:45 WIB

Jakarta, NU Online

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI akan dilibatkan secara langsung dalam pengamanan instalasi strategis milik negara, termasuk seluruh kilang dan terminal Pertamina. Langkah ini diklaim untuk memastikan keberlanjutan industri strategis yang dinilai berhubungan langsung dengan kedaulatan negara.

"Semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita," kata Sjafrie dalam jumpa pers usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Baca Juga

Bahas RUU TNI, Alissa Wahid Ungkap Alasan Gus Dur Tak Setuju dengan Dwifungsi ABRI

Menhan mengaku bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan aset-aset tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Penugasan ini menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang TNI.

"Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu," tegas Sjafrie.

Menurut dia, penjagaan diperlukan agar seluruh aset industri pemerintah tetap aman dan dapat berfungsi optimal. Kilang minyak BUMN dipandang memiliki peran penting dalam stabilitas energi dan ketahanan nasional.

Selain penugasan kepada TNI Angkatan Darat, pengawasan terhadap kilang Pertamina juga akan didukung oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Keterlibatan BAIS diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan aset vital negara.

Baca Juga

Organisasi Masyarakat Sipil Tolak RUU TNI karena Mengancam Tata Pemerintahan Demokratis

"Akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik," ujarnya.

Penugasan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Desember. "Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS)," kata Sjafrie.