Zelensky Ogah Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia Meski demi Akhiri Perang - SindoNews
2 min read
Zelensky Ogah Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia Meski demi Akhiri Perang
Jum'at, 28 November 2025 - 11:29 WIB
Presiden Volodymyr Zelensky tetap menolak menyerahkan wilayah Ukraina kepada Rusia meski demi untuk mengakhiri perang. Foto/X @ZelenskyyUa
A
A
A
KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak akan setuju untuk menyerahkan wilayah negaranya kepada Rusia meski bertujuan untuk mengakhiri perang. Sikap Zelensky itu disampaikan kepala stafnya, Andriy Yermak.
"Selama Zelensky menjadi presiden, tidak seorang pun boleh berharap kami menyerahkan wilayahnya. Dia tidak akan menyerahkan wilayahnya," kata Yermak dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic yang diterbitkan pada hari Kamis.
Komentar tersebut dipublikasikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasukan Moskow akan terus berperang kecuali pasukan Kyiv menarik diri dari wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia.
Baca Juga: Putin Ngotot Syarat Akhiri Perang Adalah Ukraina Serahkan Wilayah ke Rusia
Merujuk pada garis besar rancangan rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), Putin mengatakan rancangan tersebut dapat menjadi dasar bagi negosiasi di masa mendatang untuk mengakhiri perang, tetapi menegaskan Ukraina harus menyerahkan wilayahnya.
"Secara umum, kami sepakat bahwa ini dapat menjadi dasar bagi perjanjian di masa mendatang," kata Putin, seraya menambahkan bahwa versi rencana yang dibahas oleh Washington dan Kyiv di Jenewa telah dibagikan dengan Moskow.
"Kami melihat bahwa pihak Amerika mempertimbangkan posisi kami di beberapa area," imbuh dia. "Namun dalam poin-poin lain, kami jelas perlu duduk dan berunding," imbuh Putin, seperti dikutip The Guardian, Jumat (28/11/2025).
Pernyataan tegas Presiden Rusia—di mana dia kembali menyebut Volodymyr Zelensky sebagai "pemimpin tidak sah"— menunjukkan bahwa, terlepas dari optimisme Gedung Putih, hanya ada sedikit tanda kemajuan pada poin-poin inti yang diperlukan untuk mengakhiri perang.
Zelensky mengatakan delegasi Ukraina dan AS akan bertemu pekan ini untuk membahas poin-poin yang diangkat dalam perundingan Jenewa guna mewujudkan perdamaian dengan Rusia dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengatakan rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset negara Rusia yang dibekukan guna mendanai Ukraina dapat membahayakan potensi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.
"Melanjutkan skema pinjaman reparasi yang diusulkan secara tergesa-gesa akan berdampak buruk, yaitu bahwa kita sebagai Uni Eropa secara efektif mencegah tercapainya kesepakatan damai," kata De Wever dalam suratnya kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang dilihat oleh Financial Times pada hari Kamis.
Satu-satunya peraih Nobel perdamaian Ukraina, Oleksandra Matviichuk, mengatakan perjanjian damai apa pun antara Rusia dan Ukraina yang mencakup amnesti atas kejahatan perang dapat mendorong para pemimpin otoriter lainnya untuk menyerang negara-negara tetangga mereka.
Menurutnya, rencana 28 poin AS-Rusia yang bocor tidak memperhitungkan "dimensi kemanusiaan" dan dia mendukung upaya Zelensky untuk menulis ulang rencana tersebut melalui dialog dengan Gedung Putih.
"Kita membutuhkan perdamaian, tetapi bukan jeda yang memberi Rusia kesempatan untuk mundur dan menyusun kembali rencana," kata pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Kyiv tersebut.
"Selama Zelensky menjadi presiden, tidak seorang pun boleh berharap kami menyerahkan wilayahnya. Dia tidak akan menyerahkan wilayahnya," kata Yermak dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic yang diterbitkan pada hari Kamis.
Komentar tersebut dipublikasikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasukan Moskow akan terus berperang kecuali pasukan Kyiv menarik diri dari wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia.
Baca Juga: Putin Ngotot Syarat Akhiri Perang Adalah Ukraina Serahkan Wilayah ke Rusia
Merujuk pada garis besar rancangan rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), Putin mengatakan rancangan tersebut dapat menjadi dasar bagi negosiasi di masa mendatang untuk mengakhiri perang, tetapi menegaskan Ukraina harus menyerahkan wilayahnya.
"Secara umum, kami sepakat bahwa ini dapat menjadi dasar bagi perjanjian di masa mendatang," kata Putin, seraya menambahkan bahwa versi rencana yang dibahas oleh Washington dan Kyiv di Jenewa telah dibagikan dengan Moskow.
"Kami melihat bahwa pihak Amerika mempertimbangkan posisi kami di beberapa area," imbuh dia. "Namun dalam poin-poin lain, kami jelas perlu duduk dan berunding," imbuh Putin, seperti dikutip The Guardian, Jumat (28/11/2025).
Pernyataan tegas Presiden Rusia—di mana dia kembali menyebut Volodymyr Zelensky sebagai "pemimpin tidak sah"— menunjukkan bahwa, terlepas dari optimisme Gedung Putih, hanya ada sedikit tanda kemajuan pada poin-poin inti yang diperlukan untuk mengakhiri perang.
Zelensky mengatakan delegasi Ukraina dan AS akan bertemu pekan ini untuk membahas poin-poin yang diangkat dalam perundingan Jenewa guna mewujudkan perdamaian dengan Rusia dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengatakan rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset negara Rusia yang dibekukan guna mendanai Ukraina dapat membahayakan potensi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.
"Melanjutkan skema pinjaman reparasi yang diusulkan secara tergesa-gesa akan berdampak buruk, yaitu bahwa kita sebagai Uni Eropa secara efektif mencegah tercapainya kesepakatan damai," kata De Wever dalam suratnya kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang dilihat oleh Financial Times pada hari Kamis.
Satu-satunya peraih Nobel perdamaian Ukraina, Oleksandra Matviichuk, mengatakan perjanjian damai apa pun antara Rusia dan Ukraina yang mencakup amnesti atas kejahatan perang dapat mendorong para pemimpin otoriter lainnya untuk menyerang negara-negara tetangga mereka.
Menurutnya, rencana 28 poin AS-Rusia yang bocor tidak memperhitungkan "dimensi kemanusiaan" dan dia mendukung upaya Zelensky untuk menulis ulang rencana tersebut melalui dialog dengan Gedung Putih.
"Kita membutuhkan perdamaian, tetapi bukan jeda yang memberi Rusia kesempatan untuk mundur dan menyusun kembali rencana," kata pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Kyiv tersebut.
(mas)