Ringkasan Berita:

• Untuk kedua kalinya pemerintah Indonesia kembali memulangkan puluhan WNI korban praktik online scam dan online gambling di Myanmar
• Pada gelombang pertama sebanyak 56 WNI/PMIB telah dipulangkan pada 8 Desember 2025 lalu
• Pemulangan ini merupakan gelombang kedua repatriasi WNI yang terdampak operasi penindakan Pemerintah Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali memulangkan puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban praktik online scam dan online gambling di Myanmar.

Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil merepatriasi 54 WNI dari wilayah perbatasan Myanmar–Thailand.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa para WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 05.30 WIB.

“Setibanya di tanah air, para WNI langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk menjalani proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Yvonne dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

Pemulangan ini merupakan gelombang kedua repatriasi WNI yang terdampak operasi penindakan Pemerintah Myanmar terhadap pusat kegiatan online scamming dan online gambling di kawasan Myawaddy.

Dalam operasi tersebut, total 349 WNI berhasil diamankan oleh otoritas setempat.

Hingga 9 Desember 2025, tercatat 302 WNI masih dalam proses pemulangan secara bertahap ke Indonesia.

Yvonne menjelaskan, proses repatriasi saat ini diprioritaskan bagi WNI yang telah menyatakan kesiapan untuk membiayai tiket pemulangan secara mandiri.

Sebelumnya 56 WNI Dipulangkan

Pada gelombang pertama, sebanyak 56 WNI/PMIB telah dipulangkan dari Myawaddy pada 8 Desember 2025 melalui Jembatan Persahabatan Myanmar–Thailand.

Mereka diterima oleh KBRI Bangkok di Mae Sot, Thailand, sebelum diterbangkan ke Jakarta melalui Bangkok pada 9 Desember 2025.

Yvonne Mewengkang mengimbau seluruh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

“Kepatuhan terhadap prosedur resmi sangat penting untuk menghindari risiko penipuan, eksploitasi, hingga permasalahan hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga,” tandasnya.