0
News
    Home Aceh Bencana Featured Lintas Peristiwa Spesial Sumatera

    Aceh Surati Lembaga PBB untuk Terlibat Pemulihan Setelah Bencana | tempo.co

    4 min read

     

    Aceh Surati Lembaga PBB untuk Terlibat Pemulihan Setelah Bencana | tempo.co

    UNDP dan UNICEF merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk di Aceh.

    14 Desember 2025 | 17.37 WIB

    Pengungsi bencana ekologis banjir bandang beraktivitas di pengungsian, Kampung Kota Lintang Bawah, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 11 Desember 2025. Para pengungsi yang berharap bantuan datang ini sekarang masih bertahan tinggal di lokasi pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas. Tempo/Ilham Balindra

    Baca berita dengan sedikit iklan,

    PEMERINTAH Provinsi Aceh menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk ikut terlibat dalam penanganan pemulihan setelah bencana banjir dan longsor.

    Baca berita dengan sedikit iklan,

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, pemerintah daerah mengambil inisiatif menghubungi lembaga internasional yang saat ini masih menjalankan program di Indonesia. “Iya benar, kita sudah surati UNDP dan UNICEF untuk ikut dalam pemulihan pascabencana,” kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi, Ahad, 14 Desember 2025.

    Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

    Logo

    UNDP adalah lembaga yang berfokus kepada pembangunan negara, termasuk di dalamnya memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Sedangkan UNICEF berfokus pada kesejahteraan anak.

    BACA JUGA
    Pertamina Kirim 990 Metrik Ton LPG ke Banda Aceh via Laut

    Menurut Muhammad, UNDP dan UNICEF merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk di Aceh. UNICEF, kata dia, diketahui masih memiliki program yang berjalan di Aceh hingga awal 2026, sehingga dinilai relevan untuk dilibatkan dalam proses pemulihan setelah bencana.

    Pemerintah Aceh berharap keterlibatan lembaga internasional tersebut dapat memperkuat upaya pemulihan, terutama pada sektor-sektor yang menjadi fokus kerja masing-masing lembaga. “Oleh sebab itu, lembaga-lembaga internasional yang saat ini masih eksis di Indonesia, kita ambil inisiatif sebagai pemerintah daerah untuk dapat terus berada di Aceh, terutama atas bencana saat ini,” ujar dia. 

    BACA JUGA
    Sebanyak 15 Jembatan di Aceh Putus akibat Bencana Sumatera

    Muhammad MTA menambahkan, bentuk bantuan yang akan diberikan UNDP dan UNICEF nantinya akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta program kelembagaan masing-masing. Ia menyebutkan, koordinasi lanjutan akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya dalam penanganan pemulihan setelah bencana di Aceh.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal telah menembus angka seribu orang hingga Sabtu, 13 Desember 2025. Dalam dashboard geoportal penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, BNPB melaporkan total korban meninggal mencapai 1.003 jiwa.

    Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak. BNPB mencatat sedikitnya 415 orang tewas akibat banjir dan longsor yang terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Tanah Rencong. Jumlah ini menempatkan Aceh sebagai episentrum korban jiwa dalam rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera. 

    Di luar Aceh, BNPB mencatat 347 korban meninggal di Sumatera Utara dan 241 jiwa di Sumatera Barat. Akumulasi korban jiwa tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan laporan BNPB sehari sebelumnya. Pada 12 Desember 2025, BNPB mencatat jumlah korban meninggal sebanyak 995 orang, sehingga dalam kurun satu hari terdapat penambahan delapan korban jiwa.

    Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

    Pilihan Editor:

    Komentar
    Additional JS