Alumni Reuni 212 Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra - metrotv
Alumni Reuni 212 Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra
Jakarta: Alumni Reuni 212 ingin pemerintah menetapkan status bencana nasional, atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Steering Committee Reuni Akbar 212, KH. Ahmad Sobri Lubis mengatakan jumlah korban akibat bencana, sudah terlampau banyak.
"Sehingga kita semuanya bisa bahu-membahu dalam meringankan dan memudahkan pembangunan kembali negeri yang telah terdampak bencana alam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dan insyaAllah ta'ala semoga ada keberkahan untuk kita," kata Sobri di Monas, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut dia, status tersebut layak diberikan. Mengingat banyaknya fasilitas umum dan rumah warga yang rusak.
Dalam kesempatan itu, Alumni Reuni 212 kembali berkumpul di kawasan Monas Jakarta, mereka berkumpul tidak hanya untuk melaksanakan reuni. Namun, mereka juga melaksanakan doa bersama merespon berbagai peristiwa yang terjadi, mulai dari bencana di Sumatra serta aksi genosida yang masih berlangsung di Palestina dan Sudan.
Ahmad Sobri juga mengatakan para peserta bersyukur pemerintah Indonesia sudah konsisten mendukung Palestina di kancah internasional. Namun Ahmad menyebut, pemerintah masih belum terlibat aktif dalam mendorong beberapa tokoh untuk segera di tangkap setelah ditetapkan sebagai penjahat perang. Ahmad juga mendorong pemerintah untuk mengambil sikap pada genosida yang dilakukan di Sudan.
Alumni Reuni 212. Foto: Metro TV/Ardhan Anugra
"Sudah selayaknya Indonesia meminta kepada memperjuangkan supaya PBB tidak segan-segan untuk menindak dan menghukum para pelaku genosida di Palestina. Begitu juga kita meminta dengan serius bagaimana peranan pemerintah Indonesia kepada saudara-saudara kita di Sudan." Ucap Ahmad Sobri.
Dalam kegiatan ini, peserta reuni 212 juga berencana untuk melakukan sholat gaib, mendoakan para korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera dan Aceh serta korban jiwa di Palestina dan Sudan.