Ringkasan Berita:

• Kedutaan Besar Jepang di China menerbitkan peringatan bepergian bagi warganya menjelang peringatan Peristiwa Nanjing
• Peringatan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai respons militer Tokyo jika China menyerang Taiwan.
• Peristiwa Nanjing merujuk pada pembantaian massal, pemerkosaan, dan penjarahan yang dilakukan tentara Kekaisaran Jepang di Nanjing pada akhir 1937

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di kawasan Asia Timur bisa dikatakan jauh dari kata usai setelah pada Jumat ini (5/12/2025) Jepang menerbitkan peringatan bepergian atau travel warning bagi warganya yang ingin ke China.

Adapun peringatan ini disampaikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Tiongkok menjelang peringatan atas “Peristiwa Nanjing” yang jatuh pada minggu depan 

Peristiwa yang dikenal juga sebagai Pembantaian Nanjing ini dinilai akan menjadi isu sangat sensitif yang dapat memerkeruh ketegangan kedua negara tersebut belakangan ini.

Adapun ketegangan antara China dan Jepang tersebut belakangan ini meningkat sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan kepada parlemen bulan lalu bahwa serangan hipotetis Tiongkok terhadap Taiwan yang diperintah secara demokratis dapat memicu respons militer dari Tokyo.

Alhasil, Kedutaan Besar Jepang di Tiongkok mengimbau warganya untuk tidak keluyuran di negeri Tirai Bambu untuk sementara ini khususnya mendekati peringatan peristiwa Nanjing.

“Sentimen anti-Jepang cenderung meningkat pada hari-hari yang berkaitan dengan isu sejarah antara Jepang dan Tiongkok, jadi diperlukan kewaspadaan khusus mengingat pemberitaan lokal baru-baru ini tentang hubungan Jepang-Tiongkok,” demikian pernyataan kedutaan Jepang untuk Tiongkok tersebut seperti yang dikutip dari Asahi Shinmbun.

Adapun langkah senada juga telah dilakukan oleh pemerintah China terlebih dahulu yang juga mengimbau warganya untuk bepergian ke Jepang untuk sementara waktu.

Imbauan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Tiongkok di Tokyo pada 26 November 2025 lalu.

Pihak Kedubes Tiongkok untuk Jepang, menyatakan bahwa lingkungan keamanan secara keseluruhan bagi warga negara Tiongkok di Jepang terus memburuk.

Mereka juga mengaku telah menerima laporan tentang serangan fisik dan pelecehan verbal terhadap warga mereka di Jepang.

Hal ini pun menjadi alasan utama bagi Pemerintah Tiongkok untuk mendesak warganya yang sedang berada di Jepang guna meningkatkan langkah-langkah keselamatan pribadi dan tetap waspada,

Selain itu, Kementerian Pendidikan Tiongkok juga telah memperingatkan mahasiswa mereka yang ingin melanjutkan studinya ke Jepang untuk "mempertimbangkan ulang" rencana tersebut

Langkah ini juga melanjutkan serangkaian tindakan retaliasi Tiongkok sejak pertengahan November lalu.

Pada 14 November 2025, Kedutaan Tiongkok di Jepang juga mengeluarkan peringatan serupa yang meminta warganya menghindari perjalanan non-esensial ke Jepang.

Pernyataan itu datang hanya seminggu setelah Takaichi mengemukakan pernyataan kontroversialnya di parlemen pada 7 November 2025.

Beijing menilai pernyataan tersebut sebagai pelanggaran prinsip "satu Tiongkok" dan campur tangan dalam urusan dalam negeri, yang memicu pemanggilan duta besar Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun.

Apa Itu Peristiwa Nanjing

Peristiwa Nanjing yang dikhawatirkan oleh Kedutaan Besar Jepang di Tiongkok sendiri merujuk pada serangkaian pembantaian massal tahun 1937 di Nanjing oleh pasukan Jepang yang sedang menginvasi negeri tirai bambu kala itu.

Pembantaian Nanjing sendiri terjadi setelah pasukan Kekaisaran Jepang di bawah komando Jenderal Iwane Matsui dan Pangeran Yasuhiko Asaka yang merupakan paman dari Kaisar Hirohito berhasil merebut ibu kota Republik Tiongkok saat itu, Nanjing.

Adapun penaklukkan tersebut terjadi pada 13 Desember 1937 tepatnya dalam rangkaian Perang Sino-Jepang Kedua yang terjadi pada periode tahun 1937–1945.

Setelah kota Nanjing jatuh, selama enam minggu tepatnya pada pertengahan Desember 1937 hingga akhir Januari 1938, tentara Jepang melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, penjarahan, dan pembakaran besar-besaran terhadap penduduk sipil dan tawanan perang Tiongkok.

Korban Jiwa menurut putusan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Tokyo Trial, 1946–1948) dan pengadilan Nanjing Tiongkok (1947): tercatat mencapai angka lebih dari 200.000 warga sipil dan tawanan perang .

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok hingga kini secara resmi menyatakan angka lebih dari 300.000 korban tewas.

Sejarawan Barat seperti Iris Chang dalam buku The Rape of Nanking, yang diterbitkan pada tahun 1997 memperkirakan antara 200.000–350.000 korban tewas dalam peristiwa keji tersebut.

(Tribunnews.com/Bobby)