Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma

Ringkasan Berita:

• Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh menewaskan 940 orang, menurut data BNPB per Minggu (7/11/2025) hari ini.
• Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam, beberapa menteri dan pejabat di kabinet Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya mundur terkait penanganan bencana tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam, beberapa menteri dan pejabat di kabinet Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya mundur terkait penanganan bencana ekologis di Sumatra.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh akibat hujan deras yang mengguyur sejak Senin (24/11/2025).

Hingga hari ke-13 setelah banjir atau Minggu (7/11/2025) hari ini, data BNPB di Dasboard Penanganan Bencana Sumatera 2025 menunjukkan, 940 orang meninggal dunia.

Lalu, 276 orang dilaporkan hilang, sedangkan sekitar 5.000 orang mengalami luka-luka.

Di 52 kabupaten terdampak, tercatat setidaknya kerusakan baik berat maupun ringan menimpa 147.300 rumah, 1.300 fasilitas umum, 701 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 405 jembatan, 234 gedung/kantor, dan 199 fasilitas kesehatan.

Lebih lanjut, kerugian ekonomi nasional akibat diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun sebagaimana dipaparkan CELIOS (Centre of Economic and Law Studies).

Selain korban jiwa dan kerugian material, banjir bandang dan tanah longsor Sumatra menjadi sorotan lantaran mencuatnya isu lingkungan lain.

Seperti, masifnya deforestasi dan kerusakan ekologis.

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) telah mengungkap bahwa sekitar 1,4 juta hektare hutan hilang hanya dalam kurun waktu 2016–2024 di wilayah terdampak, sehingga mengurangi kemampuan daerah aliran sungai (DAS) dalam mengelola debit air.

Hilangnya hutan, diduga kuat dengan besarnya skala penebangan pohon, turut disorot setelah arus banjir membawa ribuan batang kayu gelondongan (berbekas potong mesin).

Sementara itu, penanganan banjir bandang dinilai lambat oleh masyarakat. 

Apalagi dengan adanya desakan penetapan status Bencana Nasional yang tak kunjung dicanangkan oleh pemerintah yang mengklaim sudah respon cepat dan bisa menangani sendiri, karena belum perlu bantuan asing.

Di saat yang sama, masih banyak penyintas yang belum mendapat bantuan selama berhari-hari, lantaran akses darat yang putus, pengungsian yang masih belum teratur, terlebih dengan risiko banjir susulan setelah BMKG memeringatkan potensi hujan lebat hingga akhir 2025.

Kalau Pakai Etika, Beberapa Menteri Harusnya Mundur

Penanganan banjir bandang Sumatra pun mendapat tanggapan oleh Rocky Gerung.

Akademisi yang pernah mengajar Filsafat di Universitas Indonesia (UI) selama 15 tahun itu menyebut, seharusnya beberapa menteri ditegur atau bahkan mundur dari jabatannya.

Sebab, mereka dinilai gagal dalam memitigasi maupun menangani bencana ekologis ini.

"Kalau pakai ukuran peradaban, maka beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka, mengelola, memitigasi, atau bahkan mempermainkan isu bencana itu," kata Rocky, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, Sabtu (6/12/2025).

Dengan menyinggung pentingnya etika publik, pendiri SETARA Institute dan TUMBUH Institute itu menyentil tiga nama.

Yakni, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang seharusnya ditegur karena dinilai gagal selama menjabat.

Lalu, Menteri Koordinator Pangan RI Zulkifli Hasan alias Zulhas, yang terkesan melakukan pencitraan di tengah bencana setelah viral memanggul beras dan menyerahkannya kepada pengungsi.

Aksi tersebut dilakukan Zulhas saat melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Barat, Minggu (30/11/2025) lalu.

"Kalau kita ingin etika mendahului regulasi, orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tetapi di dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri, bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri," tutur Rocky.

"Saudara Zulhas juga saya kenal baik, teman saya juga tuh, harusnya juga sudah mundur karena terpojok oleh netizen."

"Tapi, memang ada sesuatu yang diumpankan pada publik sehingga seolah-olah dengan memanggul-manggul beras itu persoalan selesai dan itu artinya ada perencanaan untuk pameran kemanusiaan yang palsu gitu."

Menurut Rocky, ada kesalahan etika dan kebijakan yang dilakukan pejabat pemerintah sehingga perlu diberi teguran keras.

Ia menilai, para menteri tersebut tidak paham etika publik.

Kata tokoh intelektual kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959 itu, jika para menteri yang disorot dan dianggap gagal ini bersedia mundur, maka masyarakat Indonesia masih bisa berharap bahwa pemerintah ternyata masih punya etika.

"Ini menteri yang juga tidak paham tentang public ethics," ucap Rocky.

"Beberapa menteri atau pejabat yang ada di di sekitar isu banjir ini yang seharusnya sudah ada semacam kontrol diri, untuk memudahkan publik mengerti bahwa 'oke ada pertanggungjawaban negara melalui prosedur mundur', itu juga akan membuat kita percaya bahwa, 'oke Indonesia masih punya etik.'" 

Rocky Gerung lantas menyebut, ada lima hingga tujuh orang menteri yang seharusnya mundur karena dianggap gagal dalam bersikap maupun menangani banjir bandang Sumatra.

Apalagi, penanganan banjir bandang Sumatra juga disorot hingga luar negeri.

"Jadi, dengan ukuran etika aja harusnya sudah ada lima, enam, tujuh menteri yang harusnya mundur," tegas Rocky.

Desakan agar para menteri mundur, menurut Rocky, bertujuan agar Presiden RI Prabowo Subianto bisa memahami bahwa negara memang sudah gagal mengantisipasi bencana, dan setelah gagal antisipasi, menteri-menteri itu justru hanya sibuk membuat pencitraan.

"Itu yang kita ingin dalilkan hari ini supaya Presiden Prabowo juga mengerti bahwa kebijakan negara itu gagal memitigasi, gagal mengantisipasi dan setelah gagal, justru pamer-pamer," kata Rocky.

"Itu yang boleh kita sebut sebagai watak yang tidak berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab."

(Tribunnews.com/Rizki A.)