0
News
    Home Dedi Mulyadi Featured Jawa Barat Sawit Spesial

    Dedi Mulyadi Terbitkan Larangan Sawit di Jabar, Dinilai Ancam Ketersediaan Air Bersih - RMOL Jabar

    2 min read

     

    Dedi Mulyadi Terbitkan Larangan Sawit di Jabar, Dinilai Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Gubenur Jabar Dedi Mulyadi/ dok humas Pemprov Jabar

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas dengan melarang budidaya kelapa sawit di wilayah Jawa Barat. Kebijakan itu dituangkan melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jabar, menyusul dampak lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya terkait ketersediaan air bersih.

    Dedi menegaskan, larangan tersebut telah ia instruksikan sejak dini kepada jajaran terkait. Bahkan, ia meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk segera menyiapkan surat edaran maupun peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum penghentian penanaman sawit di Jawa Barat.

    “Saya sudah minta Kepala Dinas Perkebunan membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar mulai sekarang,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).

    Ia mengungkapkan, sekitar enam bulan lalu pihaknya menerima laporan adanya rencana penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai. Menindaklanjuti informasi tersebut, Dedi langsung meminta bupati setempat untuk menghentikan rencana itu.

    “Saya sampaikan agar dihentikan dan tidak boleh diteruskan. Alhamdulillah berhenti,” tuturnya.

    Terkait keberadaan kebun sawit di wilayah Cirebon, Dedi mengaku belum menerima laporan pengaduan. Meski demikian, ia memastikan apabila lahan tersebut tidak sesuai peruntukan tata ruang, maka harus dilakukan penggantian komoditas

    Dedi juga menyoroti kondisi di sejumlah daerah seperti Sukabumi dan Subang, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Hal itu menjadi salah satu alasan utama pelarangan sawit di Jawa Barat.

    “Jawa Barat wilayahnya kecil dan sempit, sementara sawit butuh lahan luas. Jadi tidak cocok. Yang lebih sesuai itu teh, karet, atau kopi,” jelasnya.

    Lebih jauh, Dedi memastikan pemerintah provinsi telah menghentikan praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia menyebut, berbagai bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah dipicu oleh kesalahan tata ruang.

    “Mulai Januari akan kita benahi dan dibahas perubahan tata ruang di seluruh Jawa Barat,” pungkasnya.

    Editor :

    Hendra

    Komentar
    Additional JS