Ringkasan Berita:

• Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan mereka sudah menerima bantuan dari negara asing untuk penanganan bencana banjir bandang atau galodo.
• Bantuan tersebut datang dari Palestina, Turki, dari Malaysia.
• Pemerintah belum menerima bantuan asing karena masih merasa bahwa masih sanggup.

TRIBUNNEWS.COM, PADANG -  Pemerintah hingga kini belum menerima bantuan asing terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Walau demikian, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan mereka sudah menerima bantuan dari negara asing untuk penanganan bencana banjir bandang atau galodo.

Mahyeldi mengungkapkan bantuan datang dari Palestina lewat kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris.

"Ada bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, ada juga dari Turki, bahkan mereka datang langsung memberikan," katanya di Padang, Jumat (12/12/2025).

Menurut Mahyeldi relawan datang langsung ke Padang memberikan bantuan, namun hanya mengantar dan tidak ikut bekerja ke lapangan.

"Bantuan macam-macam, ada kebutuhan tidur, kasur, pakaian, dan makanan," katanya.

Selain dari Palestina, Turki ada juga dari Malaysia. Mahyeldi menyebut pihaknya membuka diri untuk bantuan asing.

Gubernur saat ditanya apakah dirinya terbuka untuk bantuan asing, dia menyebut pada dasarnya bantuan asing tidak akan dihalangi.

"Sebetulnya apakah membuka, kita tidak menghalangi," katanya.

Menurut dia sekarang banyak perantau Minang di banyak daerah ikut berpartisipasi membantu korban bencana. Para perantau itu merasa perlu membantu saudara-saudaranya di kampung halaman.

Penjelasan Istana Soal Bantuan Asing

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, memberikan klarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan menolak bantuan asing untuk korban bencana banjir dan longsor di 3 wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat, mulai dari tim medis, personel penyelamat, logistik, hingga dukungan teknologi, sebelumnya siap diluncurkan, tetapi pemerintah Indonesia menolaknya dan menyatakan masih sanggup menangani bencana secara mandiri.

Seperti pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, yang mengatakan bahwa Indonesia masih mampu melakukan penanganan bencana Sumatra secara mandiri sehingga bantuan dari negara asing masih belum diperlukan.

Begitu pun dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi bencana di Sumatra dan masih memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban.

Prabowo sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani bencana di Sumatra tanpa bantuan dari pihak luar.

Namun, keputusan dari pemerintah itu menuai kritik dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat hingga pemerintah disebut terlalu ego.

Banyak yang mendesak pemerintah segera membuka jalan untuk bantuan asing masuk agar  mempercepat proses penanganan bencana.

Kendati demikian, dijelaskan oleh pihak Istana bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk menolak bantuan asing itu. 

Hanya saja, Presiden Prabowo meyakini bahwa pemerintahannya masih sanggup menangani bencana di Sumatra secara mandiri.

"Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa 'oh kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride', itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu (tangani bencana Sumatra)," tegasnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (12/12/2025.

Timothy mengakui, memang sejumlah pemerintah daerah sempat menyatakan bahwa anggaran mereka sudah habis.

Namun, kata Timothy, pemerintah sudah mengatasi hal tersebut dengan menambah anggaran untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota, hingga provinsi.

"Pak Mendagri (Tito Karnavian) pada waktu rapat terbatas (di Aceh) menyampaikan usulan tambahan anggaran Rp2 miliar per kabupaten kota dan juga untuk provinsi juga ditambahkan, lalu Pak Presiden sudah memutuskan bahwa untuk kabupaten kota itu diberi tambahan Rp4 miliar masing-masing daerah begitu."

"Untuk provinsi diberi tambahan Rp20 miliar tiap provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban begitu," papar Timothy.

Timothy pun mengatakan, pemerintah Indonesia tentunya sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari internasional, baik yang menyampaikan keprihatinan maupun menawarkan bantuan.

"Tetapi balik lagi pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya, Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan ya," tegasnya.

"Kita ini punya pahlawan-pahlawan di lapangan, kita punya TNI, Poli, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, kita juga punya pahlawan kesehatan, kita juga punya pahlawan kelistrikan," tambah Timothy.

Timothy mengatakan, Indonesia baru akan menerima bantuan asing jika ada kebutuhan mendesak dan pemerintah tidak mempunyai kapasitas untuk mengatasinya karena keterbatasan yang ada.

"Indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh," ucapnya.

Bantuan itu, kata Timothy, tidak hanya soal anggaran saja, tetapi bisa juga karena faktor kebutuhan lain.

"Misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada, ya kita tentu butuh bantuan asing gitu."

"Atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya, ya tentu kita butuh bantuan asing gitu, mau enggak mau kan gitu, tapi kan itu ada dalam kondisi di mana kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya sumber daya manusianya," jelasnya.(*)

Penulis: Rahmadisuardi