Ringkasan Berita:

• Kepala daerah harus memiliki kapasitas dan integritas mumpuni untuk mendongkrak pembangunan di daerahnya
• Di tengah keterbatasan sistem dan sumber daya yang dimiliki daerah bisa jadi kepala daerah muncul jadi 'penolong'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai kepala daerah harus memiliki kapasitas dan integritas mumpuni untuk mendongkrak pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk Manggarai Raya.

Menurut Herman, kapasitas dan integritas seharusnya menjadi faktor paling menentukan keberhasilan pembangunan di tengah keterbatasan sistem dan sumber daya seperti di 3 kabupaten yang berada di tanah Manggarai yakni Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini disampaikan Herman saat menjadi narasumber di acara diskusi publik bertajuk 'Mengevaluasi Logika Pembangunan di Manggarai: Tradisi Lokal Vs Politik Korup' di Aryaduta Semanggi, Jakarta, Minggu (7/12/2025). 

Selain Herman, narasumber lain yang hadir adalah Ahli Pembangunan dari Cornell University, Timothy Ravis; Analis Politik Senior Boni Hargens; dan Peneliti Senior Formappi Lucius Karus. Acara ini dipandu oleh tokoh muda Manggarai Nardi Nandeng selaku moderator.

"Kapasitas dan integritas kepala juga menjadi variabel yang menentukan. Di tengah keterbatasan sistem dan sumber daya, yang bisa jadi 'penolong' sesungguhnya adalah kepala daerah. Pengalaman daerah di lain menunjukan fakta ini. Di Manggarai Raya, ini masih jauh panggang dari api sehingga bisa menjadi PR bersama untuk pemilihan di masa mendatang," ujar Herman.

Herman mengatakan, banyak cerita-cerita sukses suatu daerah karena peran signifikan dari kepala daerah yang memiliki kepasitas mumpuni dan integritas yang tinggi. 

Menurut dia, kreativitas dan inovasi kepala daerah sangat diperlukan agar pembangunan bisa berjalan.

"Dengan segala keterbatasan yang ada, kita perlu kepala daerah yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan dana mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, termasuk juga mendorong pemerintahan kolaboratif, melibatkan berbagai stakeholder dalam pembangunan daerah, termasuk masyarakat sipil dan adat, media, kampus, kelompok rentan dan dunia usaha," tandas Herman.

Herman juga menyoroti hubungan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, naik dari segi kewenangan, keuangan, dan pembinaan-pengawasan, yang belum solid. Menurut Herman, soliditas tersebut sangat mempengaruhi tata kelola pembangunan lokal, termasuk di Manggarai Raya.

"Power atau kontrol pusat sangat kuat sehingga pemda lebih mengutamakan akuntabilitas administratif atau vertikal ketimbang akuntabilitas substantif atau horizontal. Daerah kejar persyaratan administratif daripada kebutuhan atau masalah masyarakat yang kontekstual," jelas Herman.

Selain itu, kata Herman, hubungan pemda atau policy maker dengan masyarakat berada pada posisi yang timpang. 

Bahkan, kata dia, akses masyarakat ditutup untuk terlibat dalam partisipasi bermakna.

"Selain memiliki bargaining position yang lemah, masyarakat tidak memiliki akses atau ditutup aksesnya oleh pemda untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perencanaan, penganggaran, kebijakan dan pengawasan. Polemik geotermal di Manggarai menggarisbawahi problem ini," pungkas Herman.