Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
News
    Home Bencana Featured Jawa Barat Menteri Lingkungan Hidup Spesial

    Menteri LH Sebut Jabar Rentan Bencana Imbas Kehilangan 1,2 Juta Ha Kawasan Lindung - IDX Channel

    3 min read

     

    Menteri LH Sebut Jabar Rentan Bencana Imbas Kehilangan 1,2 Juta Ha Kawasan Lindung

     Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti kerusakan lingkungan yang masif di Provinsi Jawa Barat (Jabar).. 

     Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti kerusakan lingkungan yang masif di Provinsi Jawa Barat (Jabar). (Foto: KemenLH)

    IDXChannel - Kementerian Lingkungan Hidup (KLHmenyoroti kerusakan lingkungan yang masif di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Daerah yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi itu disebut telah kehilangan area kawasan lindung hingga 1,2 juta hektare (ha).

    Baca Juga:
    Astra (ASII) Perluas Sinergi Lingkungan dalam Workshop Lingkungan 2025 di Cidadap

    Kawasan lindung merupakan area yang ditetapkan secara khusus untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Saat ini, kawasan lindung di Jabar tersisa 400 ribu ha saja dari sebelumnya 1,6 juta ha.

    "Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindung sejumlah 1,2 juta ha, sehingga hari ini hanya tersisa 400 ribu ha yang melindungi ekosistem di bawahnya. Kondisi ini membuat wilayah tersebut sangat rentan bencana,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Baca Juga:
    Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus (FOTO:Dok Binti/Screenshot YouTube Setpres)

    Menurut Hanif, Jabar seharusnya terus meningkatkan luasan kawasan lindungnya. Bahkan, menurut dia, kawasan lindung seluas 1,6 juta ha belum cukup bagi Jabar.

    “Berdasarkan kajian yang ditandatangani menteri, area lindung yang mencapai 1,6 juta ha itu seharusnya ditingkatkan, bukan dihilangkan,” katanya.

    Hanif juga meminta dukungan politik dari Komisi XIII DPR RI agar seluruh pemangku kepentingan menaati daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk mitigasi risiko bencana.

    “Perlu dukungan politik agar semua pihak menaati daya dukung dan daya tampung dalam perencanaan provinsi maupun kabupaten guna memperkuat mitigasi potensi bencana,” ujarnya.

    (Rahmat Fiansyah)

    Komentar
    Additional JS