JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana di Sumatera.

Purbaya mengatakan, anggaran pemulihan bencana yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menjelaskan, salah satu sumber pendanaan berasal dari efisiensi belanja K/L pada tahun anggaran 2026 yang telah melalui proses evaluasi.

“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025) dikutip dari Antara.

Dana pada tahun anggaran 2026 tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana.

Untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, pemerintah masih menyiapkan anggaran Rp 1,3 triliun yang dapat diajukan BNPB pada tahun depan.

Secara paralel, Kementerian Keuangan juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana.

Relaksasi tersebut akan diberikan pada tahun depan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan membangun kembali wilayahnya.

“Jadi, nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan, perbaikan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan anggaran Rp51,82 triliun.