JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan, ratusan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdampak bencana banjir besar yang melanda dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan, sejumlah desa dilaporkan hilang setelah berubah menjadi alur sungai akibat derasnya arus air.

“Sebagian besar wilayah yang terkena dampak adalah desa. Ada beberapa desa yang hilang karena wilayah yang tadinya permukiman kini menjadi arus utama sungai,” kata Yandri di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Namun demikian, dengan keterbatasan komunikasi dan kesulitan medan evakuasi, pemerintah belum melakukan pemetaan topografi desa-desa yang hilang.

“Jumlahnya memang ratusan yang tinggal klastering saja yang belum kita bisa lakukan berapa yang hilang, berapa yang betul-betul rusak berat, atau sedang,” kata dia.

Ia mengatakan, Kemendes PDTT saat ini terus melakukan pemantauan dan validasi data untuk memastikan jumlah desa yang terdampak.

Namun, proses tersebut belum sepenuhnya rampung karena masih banyak wilayah yang terputus jaringan dan terhambat komunikasi.

Yandri memastikan pemerintah pusat segera merumuskan langkah bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mempercepat pemulihan desa-desa yang terdampak berat.

Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mengerahkan semua kekuatan kementerian dan lembaga untuk penanganan darurat dan pemulihan.

“Kementerian Desa sampai sekarang terus menggalang donasi. Dalam waktu dekat kami akan turun langsung, terutama ke desa-desa yang paling terdampak atau yang hilang,” kata dia.

Ia menyampaikan duka mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat desa di Sumatera dan berharap pemulihan dapat berjalan cepat.

“Kami berbelasungkawa. Ini ujian berat, tapi harus kita hadapi dengan sabar dan mencari solusi terbaik,” ujar dia.

Selain permukiman warga, sejumlah fasilitas publik tingkat desa juga dilaporkan rusak, seperti kantor desa, posyandu, dan infrastruktur dasar lainnya.

Kerusakan ini berdampak langsung pada layanan pemerintahan desa dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Nah, ini terus kita validasi dan mungkin ya fasilitas itu pasti banyak yang rusak, mungkin kantor desanya atau mungkin pelayanan posyandunya dan sebagainya, dan itu menyasar pelayanan mendasar tingkat desa,” ujar dia.

Pemerintah berencana memastikan data final desa terdampak dalam waktu dekat untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa dan layanan masyarakat.

“Kami akan pastikan jumlah desa terdampak setelah komunikasi membaik. Kami akan koordinasi langsung dengan bupati dan kepala desa agar layanan segera pulih,” tegas dia.