Aceh Utara, BERITAMERDEKA.net — Kekecewaan publik Aceh Utara mencapai titik didih setelah menerima informasi bahwa sejumlah anggota DPRK Aceh Utara terlibat dalam 'penjarahan' bantuan banjir yang tersimpan di posko utama Pendopo Bupati.

Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat berwenang di lingkungan Pemkab, dan langsung mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.

Pejabat tersebut mengungkapkan, para anggota dewan dari beberapa fraksi partai, baik nasional maupun lokal, diduga mengambil bantuan secara sepihak di Pendopo tanpa prosedur dan tanpa koordinasi.

Tindakan itu dilakukan secara terbuka, hingga membuat Kepala Dinas Sosial dan Plt. Sekda Aceh Utara tak berdaya ketika berusaha menghentikan aksi yang dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh, sumber itu menyebut anggota DPRK datang menggunakan mobil double cabin hingga truk, seolah pendopo adalah gudang pribadi mereka.

Bantuan yang mereka ambil kemudian diduga dibagikan ke daerah pemilihan masing-masing, lengkap dengan pencitraan personal, bukan atas nama pemerintah atau lembaga resmi penanggulangan bencana.

Ironisnya, beberapa wilayah yang tidak terdampak banjir, seperti kawasan Simpang KKA Dewantara, ikut menerima jatah bantuan. Sementara daerah dengan dampak terparah seperti Langkahan justru belum tersentuh distribusi.

“Tidak hanya di pendopo. Tim Pemkab melaporkan adanya anggota dewan yang ikut mengambil bantuan dari kapal di Pelabuhan Krueng Geukuh. Kami tidak menyebut nama dan partai, tapi perilaku oknum inilah yang membuat distribusi ke titik-titik terdampak menjadi kacau. Masyarakat marah kepada pemerintah, padahal sumber masalahnya lain,” tegas narasumber tersebut.

Di saat ribuan warga masih kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan, tindakan seperti ini memperlihatkan wajah paling kelam dari penyalahgunaan jabatan.

Bencana dijadikan ruang politisasi, sementara korban yang paling membutuhkan justru terabaikan.

Sumber tersebut mendorong aparat penegak hukum, Polisi, Kejaksaan, dan lembaga pengawas pemerintah, untuk memperketat pengamanan dan pengawasan serta mengambil langkah tegas demi memastikan distribusi bantuan tidak kembali diselewengkan.

Ia juga menekankan perlunya perhatian dari Dinas Sosial Aceh dan Pemerintah Aceh untuk mencegah pengulangan kejadian serupa.

“Penjarahan' bantuan tidak boleh dibiarkan. Warga yang benar-benar terdampak harus menjadi prioritas, bukan dikorbankan demi ambisi politik segelintir oknum dengan 'mencuri' bantuan dan menyalurkan atas nama pribadi, ini manipulatif,” ujar sumber A1 media ini.(*)