Ringkasan Berita:

• Israel menyatakan bahwa keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump, bukanlah sebuah pilihan.
• Seorang pejabat Israel mengatakan, berpartisipasi dalam dewan tersebut sangat penting agar Israel tetap memiliki pengaruh langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan besar di Gaza.
• Keputusan untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian ini tidak dibuat dengan cepat, melainkan melalui proses panjang.

TRIBUNNEWS.COM - Lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) membuat Israel dilema.

Seorang pejabat Israel menyatakan keputusan untuk bergabung dengan BoP bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis.

Langkah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ini diambil di tengah upaya internasional untuk mencari solusi jangka panjang bagi konflik di Jalur Gaza.

Pejabat itu mengungkapkan berpartisipasi dalam dewan tersebut sangat penting agar Israel tetap memiliki pengaruh langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan besar di kawasan tersebut.

"Israel memiliki kepentingan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan Trump sebagai pemimpinnya. Tidak berpartisipasi bukanlah pilihan," katanya, The Jerusalem Post melaporkan.

Keputusan Netanyahu untuk bergabung tidak dibuat dengan cepat.

Selama beberapa hari, para pejabat Israel memperdebatkan langkah tersebut, mempertimbangkan risiko bersekutu dengan negara-negara seperti Turki dan Qatar, yang menurut Israel memainkan peran yang bermasalah di kawasan itu.

Negara-negara ini, menurut para pejabat Israel, mungkin tidak akan memberikan kontribusi yang berarti bagi rekonstruksi Jalur Gaza, atau dalam upaya untuk mengekang pengaruh Hamas atau membongkar infrastruktur teror mereka.

Namun, pada akhirnya, Netanyahu memilih untuk menerima undangan Trump.

Selain Israel, negara-negara lain yang bergabung dengan BoP sebagai anggotanya adalah Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Pernyataan bersama dari negara-negara ini menyatakan dukungan mereka terhadap upaya Trump menuju perdamaian dan komitmen mereka untuk mendukung misi BoP.

Baca juga: 5 Populer Internasional: Jerman Rekrut Tentara Besar-besaran - Israel Gabung Dewan Perdamaian Gaza

"Kami mendukung inisiatif untuk gencatan senjata permanen, rekonstruksi Jalur Gaza, dan perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan penentuan nasib sendiri dan kedaulatan negara Palestina," bunyi pernyataan tersebut.

Sikap Dingin Eropa

Di sisi lain, inisiatif Trump ini mendapatkan tanggapan dingin dari negara-negara Eropa.

Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis memilih untuk tidak bergabung.

Seorang pejabat senior Prancis menegaskan pembentukan BoP dapat merusak prinsip-prinsip dasar dan struktur internasional yang telah dibangun melalui PBB.

Langkah ini juga memicu kontroversi geopolitik lebih luas ketika Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko, menerima undangan untuk bergabung.

Sementara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky kemungkinan besar akan menolak karena kehadiran Rusia dalam daftar undangan dewan tersebut.

Mengenal Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian adalah sebuah badan penasihat dan eksekutif yang dibentuk oleh Presiden Trump untuk mengawasi transisi Gaza dari wilayah konflik menuju pembangunan jangka panjang.

Dewan ini dirancang untuk bekerja sama dengan Administrasi Sipil Gaza (NCAG) dan pasukan stabilisasi internasional guna memastikan keamanan dan tata kelola yang efektif.

Mengutip CNN, dewan ini memiliki 20 poin rencana yang berfokus pada demiliterisasi Gaza, pemulangan sandera, serta pembangunan kembali infrastruktur secara besar-besaran.

Trump membayangkan Gaza di masa depan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sering kali merujuk pada potensi pengembangan properti dan pariwisata di sepanjang garis pantai Mediterania.

Meskipun menjanjikan perdamaian dan bantuan ekonomi, "Board of Peace" tidak lepas dari kritik tajam.

Beberapa pihak meragukan efektivitas dewan yang didominasi oleh tokoh-tokoh bisnis dan sekutu dekat Trump ketimbang diplomat karier.

Baca juga: Israel Putuskan Gabung Dewan Perdamaian Trump di Gaza, Langkah Netanyahu Picu Tanda Tanya

Selain itu, tidak adanya janji eksplisit mengenai pembentukan negara Palestina yang berdaulat dalam rencana ini menjadi titik sengketa bagi banyak negara Arab dan organisasi internasional.

Pembentukan dewan ini telah membelah opini dunia.

Di satu sisi, dukungan dari Dewan Keamanan PBB (Resolusi 2803) memberikan legitimasi internasional.

Namun di sisi lain, ketegangan dengan pihak-pihak yang merasa terpinggirkan dari negosiasi, termasuk otoritas Palestina di Tepi Barat, tetap menjadi tantangan besar bagi keberhasilan rencana ini.

Trump menegaskan bahwa dunia tidak akan pernah aman hingga konflik ini diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan yang ia sebut "berbasis hasil dan ekonomi".

(Tribunnews.com/Whiesa)