PARIS, KOMPAS.com – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Perancis kian memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mengancam tarif hingga 200 persen terhadap anggur dan sampanye Perancis.

Ancaman itu muncul menyusul penolakan Paris untuk bergabung dengan “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump, yang dikaitkan dengan konflik global termasuk Gaza.

Pemerintah Perancis menilai tekanan tersebut sebagai bentuk pemaksaan politik dan ekonomi.

Baca juga: Macron Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Ini Alasannya

Presiden Emmanuel Macron menegaskan Eropa tidak akan tunduk pada intimidasi atau perundungan semacam itu.

Macron: “Eropa tak akan tunduk”

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Emmanuel Macron menyampaikan kritik keras terhadap ancaman Trump.

Ia mengatakan Perancis dan Eropa tidak akan “secara pasif menerima hukum yang terkuat,” karena hal itu hanya akan berujung pada “vassalisasi” atau ketundukan terhadap kekuatan lain.

“Kami lebih memilih rasa hormat ketimbang perundungan,” ujar Macron.

“Dan kami lebih memilih supremasi hukum ketimbang kebrutalan,” imbuhnya.

Macron juga menegaskan bahwa Eropa akan terus mempertahankan kedaulatan wilayah dan aturan hukum di tengah apa yang ia sebut sebagai pergeseran menuju dunia tanpa aturan.

Menteri Perancis merasa diperas

Nada yang lebih keras datang dari Menteri Pertanian Perancis, Annie Genevard, yang secara terbuka menyebut ancaman Trump sebagai bentuk pemerasan.

Pada Selasa (20/1/2026) pagi, Genevard menggambarkan pernyataan Trump sebagai pemerasan.

“Ini mengejutkan karena brutal, ini dilakukan untuk memaksa kepatuhan,” kata Genevard kepada stasiun televisi Perancis TF1.

Ia menegaskan ancaman tersebut tidak hanya ditujukan kepada Perancis, tetapi juga negara-negara lain yang diundang untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump.

Baca juga: Trump Patok Biaya Rp 16,9 T bagi Negara yang Mau Jadi Anggota Tetap Dewan Perdamaian Gaza

Tarif dijadikan alat tekanan politik

Trump sebelumnya secara terbuka mengaitkan ancaman tarif dengan sikap Perancis yang enggan bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Menanggapi posisi Macron, Trump mengatakan, “Saya akan mengenakan tarif 200 persen pada anggur dan sampanye.”

Selain itu, Trump juga telah berjanji akan memberlakukan gelombang tarif baru terhadap sejumlah sekutu Eropa mulai 1 Februari, hingga AS diizinkan mengambil alih Greenland. Langkah tersebut oleh negara-negara besar Uni Eropa dikecam sebagai bentuk pemerasan.

Macron kecam tekanan atas kedaulatan wilayah

Macron menilai akumulasi ancaman tarif dari Washington sebagai sesuatu yang “secara fundamental tidak dapat diterima”, terutama jika digunakan sebagai alat tekan terhadap kedaulatan teritorial.

“Akumulasi tarif tanpa henti dari Washington tidak dapat diterima, terlebih ketika digunakan sebagai pengungkit terhadap kedaulatan teritorial,” kata Macron di Davos.

Ia menegaskan Uni Eropa tetap membuka opsi menjatuhkan sanksi dagang balasan.

Uni Eropa siapkan langkah balasan

Para pemimpin Uni Eropa memutuskan untuk menggelar pertemuan darurat di Brussels untuk membahas situasi Greenland dan respons terhadap tekanan AS.

Paket tarif balasan senilai 93 miliar euro (sekitar Rp 1.849 triliun) terhadap barang-barang AS, yang sebelumnya ditangguhkan setelah kesepakatan dagang musim panas lalu, berpotensi diberlakukan kembali pada 6 Februari.

Macron juga mendorong penggunaan Anti-Coercion Instrument Uni Eropa, yang dijuluki “bazooka perdagangan”, termasuk kemungkinan pembatasan akses AS ke tender publik atau sektor jasa seperti platform teknologi.

Hubungan AS–Perancis

Hubungan Trump dan Macron semakin merenggang setelah Trump mempublikasikan tangkapan layar percakapan pribadi mereka di media sosial.

Dalam pesan tersebut, yang disebut otentik oleh sumber dekat Macron, Presiden Perancis itu menulis, “Saya tidak memahami apa yang Anda lakukan di Greenland,” serta menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan G7.

Macron menegaskan tidak ada rencana bertemu Trump di Davos dan ia tidak akan mengubah jadwalnya.

Orang-orang dekat Macron menilai Perancis menjadi sasaran karena berdiri di garis depan mempertahankan prinsip demokrasi.

“Dengan memimpin perlawanan, Perancis menjadi target,” kata anggota parlemen kubu Macron, Pieyre-Alexandre Langlade.

Baca juga: Sekutu AS Sinis Usai Trump Patok Biaya untuk Kursi Tetap Dewan Perdamaian Gaza