Jakarta -

FBI menggeledah rumah seorang jurnalis Washington Post yang telah menulis tentang pemangkasan pekerjaan federal Amerika Serikat (AS). Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan kebocoran informasi dari Departemen Pertahanan atau Pentagon.

Dilansir AFP, Kamis (15/1/2025), Bondi mengatakan jurnalis tersebut "sedang memperoleh dan melaporkan informasi rahasia dan informasi yang bocor secara ilegal dari kontraktor Pentagon" dan bahwa surat perintah penggeledahan dilaksanakan setelah permintaan dari Departemen Pertahanan.

Washington Post menyebutkan nama reporter tersebut sebagai Hannah Natanson dan mengatakan agen federal menyita laptop kerja, laptop pribadi, telepon, dan jam tangannya dari rumahnya di Virginia, di luar Washington. Agen mengatakan kepada Natanson bahwa dia bukan fokus penyelidikan.

Surat kabar tersebut melaporkan bahwa penegak hukum sedang menyelidiki Aurelio Perez-Lugones, seorang administrator sistem dengan izin keamanan tingkat tinggi yang dituduh membawa pulang dokumen intelijen yang ditemukan di kotak makan siangnya dan di ruang bawah tanahnya.

Perez-Lugones, yang pernah bertugas di Angkatan Laut AS sebelum bekerja sebagai kontraktor Pentagon, ditangkap pekan lalu di Maryland, menurut dokumen pengadilan yang tidak menyebutkan adanya kontak dengan jurnalis.

"Pembocor informasi tersebut saat ini berada di balik jeruji besi," kata Bondi di media sosial. "Pemerintahan Trump tidak akan mentolerir kebocoran informasi rahasia ilegal yang, jika dilaporkan, menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional negara kita."

Pada bulan Desember, Natanson menulis tentang bagaimana ia mem-posting nomor telepon amannya di forum daring untuk pekerja pemerintah dan banyak yang menghubunginya tentang pengalaman mereka terkait pemotongan anggaran dan perubahan kebijakan yang radikal pada masa jabatan kedua Trump.

Departemen Pertahanan tahun lalu membatasi akses media di dalam Pentagon, memaksa beberapa media untuk mengosongkan kantor di gedung tersebut dan secara drastis mengurangi jumlah pengarahan untuk jurnalis.

Media berita AS dan internasional termasuk The New York Times, AP, AFP, dan Fox News menolak untuk menandatangani peraturan media baru dan dicabut kredensial akses pers mereka.

(rfs/rfs)