Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom.,MM 

• Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 
• Peneliti Evaluasi Kebijakan Program SM3T di Kabupaten Kepulauan Anambas 

Gagasan pelaksanaan program relawan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah layak disambut dengan harapan.  

Di tengah persoalan menahun kekurangan guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kehadiran relawan dipandang sebagai salah satu langkah percepatan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih adil. Meski demikian, optimisme tersebut perlu diiringi kehati-hatian agar program yang baik secara konsep benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti pada tataran simbolik. 

Ketimpangan distribusi guru di daerah 3T bukanlah isu baru. Berbagai kajian selama bertahun-tahun menunjukkan masih lebarnya jurang antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.  

Di satu sisi, kota-kota besar relatif berlimpah calon guru, sementara di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah 3T harus bertahan dengan keterbatasan tenaga pendidik, bahkan mengandalkan guru tidak tetap dengan beban kerja yang melebihi kapasitas ideal. 

Dalam situasi inilah, program relawan pendidikan menjadi relevan. Kehadiran relawan diharapkan mampu menutup kekosongan sementara, menjaga keberlangsungan pembelajaran, serta memberi penguatan psikologis bagi sekolah dan masyarakat setempat. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pemenuhan yang bersifat temporer hanya akan efektif apabila dirancang secara berkesinambungan dan terhubung dengan kebijakan jangka panjang. 

Indonesia sejatinya memiliki rekam jejak panjang dalam upaya pemenuhan guru di daerah 3T. Program seperti Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), Guru Garis Depan (GGD), hingga inisiatif relawan dari perguruan tinggi dan masyarakat sipil telah memberikan banyak pelajaran empiris.  

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan relawan pendidikan yang baru. 

Salah satu pembelajaran penting adalah perlunya pemetaan kebutuhan guru yang akurat. Program relawan tidak cukup hanya mengandalkan semangat pengabdian, tetapi harus berpijak pada data riil mengenai kekurangan guru di setiap daerah. Tanpa perencanaan berbasis data, relawan berisiko ditempatkan di wilayah yang kurang membutuhkan, sementara daerah lain tetap mengalami kekosongan. 

Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Pemerintah daerah memiliki pemahaman kontekstual terkait kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat.  

Tanpa keterlibatan aktif mereka, relawan berpotensi menghadapi kendala administratif, keterbatasan fasilitas, hingga kesulitan beradaptasi dengan masyarakat lokal. Sinergi yang kuat akan menempatkan relawan sebagai bagian dari sistem pendidikan daerah, bukan sekadar aktor sementara. 

Selain itu, sinkronisasi dengan berbagai program pemenuhan guru yang telah ada menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, banyak inisiatif berjalan secara paralel namun minim koordinasi. Program relawan pendidikan yang baru semestinya terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. 

Masukan dari para tokoh dan pelaksana program terdahulu juga patut mendapat ruang. Mereka yang memiliki pengalaman langsung di lapangan memahami tantangan adaptasi, keberlanjutan, serta dinamika sosial di daerah 3T. Mengabaikan pengalaman tersebut sama artinya dengan membuka peluang untuk mengulang kesalahan yang sama. 

Pembekalan dan pendampingan relawan tidak kalah penting. Relawan di daerah 3T dituntut tidak hanya menguasai pedagogi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan keterbatasan sarana, perbedaan budaya, dan kondisi geografis yang menantang.  

Pendampingan berkelanjutan akan menentukan efektivitas kontribusi mereka. Keberhasilan program relawan pendidikan juga akan sangat ditentukan oleh kekuatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dunia pendidikan tidak bisa bekerja sendirian.  

Dukungan dalam bentuk penguatan kompetensi relawan, ketersediaan sarana belajar, hingga kesinambungan proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan banyak pihak.  

Jika dirancang secara terpadu, program relawan pendidikan tidak hanya menjadi pengisi kekosongan guru sementara, tetapi benar-benar hadir untuk menjaga denyut pendidikan tetap hidup di daerah 3T. 

Lebih jauh, program relawan pendidikan tidak seharusnya diposisikan sebagai solusi permanen. Dalam konteks daerah 3T yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan infrastruktur yang sangat menantang, penugasan guru maupun relawan pendidikan lebih realistis dipahami sebagai bentuk penugasan sipil di wilayah khusus dengan batas waktu tertentu.  

Pendekatan ini sejalan dengan praktik penugasan di sektor lain, di mana masa tugas dibatasi demi menjaga keberlanjutan sumber daya manusia. Namun, pembatasan masa tugas tersebut harus diimbangi dengan sistem pemenuhan yang berkesinambungan dan terencana dengan baik.  

Negara tidak dituntut menjadikan guru menetap secara permanen di daerah 3T, melainkan memastikan adanya kesinambungan penugasan secara adil, berkelanjutan, dan bermutu agar tidak terjadi kekosongan layanan pendidikan ketika satu masa tugas berakhir dan masa tugas berikutnya dimulai.  

Dengan desain seperti ini, pemenuhan guru di daerah 3T tetap berjalan stabil, manusiawi, dan terjaga mutunya. 

Pada akhirnya, menanti program relawan pendidikan berarti menanti keseriusan negara dalam belajar dari pengalaman. Program ini akan bermakna jika dirancang berbasis data, kolaboratif, terkoordinasi, serta berorientasi pada keberlanjutan.  

Dengan pendekatan tersebut, relawan pendidikan tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi bagian dari upaya sistemik mewujudkan keadilan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.