JAKARTA - Eskalasi geopolitik global yang kian tajam dalam beberapa hari terakhir ini. Hal itu ditandai ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Eropa terkait Greenland, potensi perang besar Iran-Israel didukung AS, dan potensi percepatan China mengambil alih Taiwan yang dipertahankan oleh AS, Jepang, hingga pakta pertahanan AUKUS, memunculkan kembali kekhawatiran akan potensi pecahnya Perang Dunia III .

Direktur Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, perang besar bukan lagi sekadar skenario fiksi atau alarmisme berlebihan, melainkan risiko nyata yang semakin terbuka.

"Selama ini banyak pihak cenderung under-estimate, seolah perang besar tidak mungkin terjadi di era saling ketergantungan ekonomi global. Padahal, eskalasi kekuatan besar yang kini semakin tidak menentu, membuat Perang Dunia III bukan lagi skenario fiksi, melainkan risiko nyata yang benar-benar berpotensi terjadi," ujar Umam dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: SBY: Perang Dunia III Sangat Mungkin Terjadi, Desak PBB Gelar Sidang Darurat

Menurut doktor alumnus School of Political Science and International Studies, The University of Queensland, Australia tersebut, dunia hari ini menunjukkan pola klasik menjelang perang besar sebagaimana tercatat dalam sejarah pra-Perang Dunia I dan Perang Dunia II di awal abad ke-20. Polarisasi aliansi, pembangunan kekuatan militer secara masif, ekonomi yang dipersenjatai, serta geopolitik yang benar-benar panas kini kembali terlihat semakin jelas.

Umam menjelaskan, jika tidak ada kekuatan kolektif untuk mencegah memburuknya situasi geopolitik ini, skenario terburuk akan memunculkan dua matra perang paling rawan. Pertama, lanjut Umam, matra Eropa yang kini diuji melalui krisis Greenland dan konflik internal di tubuh NATO.

"Tekanan Amerika Serikat terhadap Denmark dan sekutunya berpotensi memicu respons keras Eropa, sekaligus memperlihatkan retaknya kohesi Blok Barat pasca-Perang Dunia II. Pencaplokan Greenland bisa menjadi tanda bagi pengkhiatan komitmen pakta pertahanan kolektif NATO yang dijaga selama 80 tahun terakhir ini," kata Umam.

Selanjutnya, matra kedua adalah Asia. Eskalasi di Timur Tengah, khususnya potensi perang Iran–Israel, berpotensi bertemu dengan kalkulasi strategis China terkait Taiwan. Jika Iran membuka ruang dukungan langsung dari Rusia dan China, perang Iran-Israel akan menjadi medan proxy benturan militer Amerika lawan China-Rusia. Ditambah dengan percepatan China mengambil alih Taiwan, yang didukung Jepang dan pakta pertahanan AUKUS (Australia, Inggris dan AS).

"Situasi ini sangat rawan menciptakan strategic miscalculation. Satu insiden kecil saja bisa memicu efek domino besar, sebagaimana pemicu Perang Dunia I dan II," ujar Umam yang mendapatkan gelar Master of Asian Governance dari Flinders University of South Australia tersebut.

Dalam konteks itu, Umam menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap tegas secara prinsip dan cerdas secara strategi. Indonesia perlu konsisten mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Preseden bahwa kekuatan bisa mengalahkan aturan akan selalu merugikan negara menengah dan berkembang seperti Indonesia. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh terjebak dalam retorika blok yang justru menyempitkan ruang manuver diplomatik," katanya.

Secara praktis, Umam menilai prioritas Indonesia adalah melindungi kepentingan nasional secara langsung. Eskalasi di Timur Tengah, menurutnya, bukan isu yang jauh dari Indonesia. Dampaknya dapat dengan cepat terasa pada harga energi, inflasi impor, nilai tukar, hingga stabilitas ekonomi nasional.

"Karena itu, keselamatan WNI, kesiapan evakuasi, serta mitigasi risiko energi dan rantai pasok harus berjalan seiring dengan sikap politik luar negeri."

Menanggapi pertanyaan apakah Indonesia sebaiknya aktif atau pasif dalam konflik global, Umam menegaskan bahwa pasif bukan pilihan. Sikap pasif justru akan menjadikan Indonesia sebagai objek guncangan global, mulai dari energi, arus modal keluar, hingga turbulensi perdagangan internasional.

Namun, keaktifan Indonesia harus tepat. "Bukan aktif ikut blok, melainkan aktif dalam diplomasi pencegahan. Peran paling realistis bagi Indonesia sebagai middle power adalah mendorong komunikasi, mengurangi salah persepsi, dan membuka ruang de-eskalasi," katanya.

Ia menambahkan, modal utama Indonesia terletak pada reputasi historisnya sebagai negara non-blok yang moderat dan relatif dipercaya berbagai pihak. Melalui forum seperti ASEAN, OKI/OIC, dan PBB, Indonesia dapat memainkan peran sebagai bridge-builder dan honest broker, setidaknya dalam isu kemanusiaan dan pencegahan eskalasi lebih lanjut.

"Indonesia mungkin tidak bisa menghentikan perang besar sendirian. Tetapi Indonesia bisa ikut mempersempit peluang terjadinya perang," tegas Umam.

Umam menekankan, politik luar negeri bebas aktif bukan berarti netral dan diam. "Bebas aktif adalah strategi untuk tetap berdaulat di dunia yang makin berbahaya, dengan aktif menjaga perdamaian, sambil memperkuat ketahanan nasional agar Indonesia tidak terseret arus konflik global yang semakin liar," pungkasnya.

(zik)